Head Line Tanjungpinang

Tabrak Aturan Pemilu, Berkas Ketiga Caleg Bermasalah Dilanjut

Kantor Bawaslu kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Kasus dugaan Money Politik yang disangkakan terhadap tiga orang Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang Timur, dari dua partai berbeda, kini berkasnya bakal sampai ke Mapolres Tanjungpinang.

Artinya, berkas kasus Money Politik dari ketiga orang Caleg bernama Brando Ahmadi Purba dari Partai Garuda dan Ranta Sembiring dari Partai yang sama, serta M. Apriyandi dari Partai Gerindra, bakal dikirim ke Mapolres Tanjungpinang. Guna proses penyidikan.

Hal tersebut disampaikan pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanjungpinang, ketika menggelar jumpa Pers di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanjungpinang, Kamis (09/05/2019).

Dijelaskan, setelah dilakukan pembahasan kedua, para Caleg itu dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, “Ketiganya dinyatakan memenuhi unsur pidana dan cukup bukti. Dan besok, Jumat (10/5/2019), berkasnya akan dilimpahkan Ke pihak Kepolisian. Guna dilakukan penyidikan,” ucapnya.

Ditambahkan, “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, dan alat bukti yang ada, kami Sentra Gakkumdu akan melimpahkan kasus ini ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan. Kasus ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu, “ungkap Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhammad Zaini kepada sejumlah wartawan.

Zaini juga menjelaskan. Pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Diantaranya, Alat Bukti Uang, Handphone dan keterangan Ahli Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia.

“Hasil pembahasan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 Ayat 2, “ungkapnya.

Ditambahkannya, besok (hari ini-red) akan menyerahkan berkas perkara tiga Caleg tersebut ke Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian, untuk dilakukan penyidikan selama 14 hari ke depan. Dan selanjutnya, akan diteruskan ke tingkat Kejaksaan.

Keterangan dari pihak Gakumdu itu akhirnya dikomentari sejumlah kalangan. jika benar ini pelanggaran, lanjutkan saja ke ranah hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan, “ucap Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri melalui ponsel nya (10/05/2019). (richard).