Head Line Nasional

Ketua DPI Menilai, “Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers”

Heintje Mandagie, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Indonesia.

Jakarta, gebraknusantara.co.id

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Heintje Mandagie menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA yang beredar di berbagai media online. Pernyataan itu terkesan mendiskriditkan sejumlah perusahaan Pers do negeri ini, “perusahaan Pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti Akta Pendirian (PT) dan SIUP, dianggap belum cukup. Seharusnya, mendapat izin dari Dewan Pers. Dengan analogi pengembang perumahan, meski sudah mengantongi izin, tetapi harus pula mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dewan Pers.

Ketika Dewan Pers melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makasar belum lama ini, Muhammad Nuh mengibaratkan, perusahaan pers sebagai keluarga. Sehingga, yang belum  mendaftar harus segera mendaftar. Agar menjadi bagian dari keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak yang di luar nikah, harus didaftar, agar dapat warisan.

Menangapi hal itu, Mandagie yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, bahwa Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional, yang dahulu susah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan. Karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers, ”sebut Mandagie melalui siaran persnya, yang dikirim ke sejumlah redaksi, Sabtu (10/08/2019).

Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagi, salah satu alasan untuk menghapuskan syarat pendirian Perusahaan Pers dari kewajiban mengantongi Surat ijin Usaha Penerbitan atau SIUP. Karena, dianggap terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Sulitnya mengurus SIUP di Departemen Peneangan RI saat itu, membuat pers Indonesia sulit berkembang. Kewajiban memiliki SIUP sengaja ditiadakan oleh pemerintah pada era itu. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa. Sehingga, kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers, akhirnya bisa tertuang dalam Undang-Undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999,” ulas Mandagi.

Mandagie juga menambahkan. Pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu, sepakat menyederhanakan pendirian Perusahaan Pers. Agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUP. Demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa, “Peniadaan Ijin usaha penerbitan, pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan pers pada masa itu adalah, sejarah perjuangan kemerdekaan pers yang saat ini tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers,” ujar Mandagi.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan ijin bagi perusahaan pers, menurut Mandagi, akan sangat berbahaya bagi kebebasan pers, “Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers,” pungkasnya.

Foto : Suasana Kongres Pers Indonesia dilaksanakan di Jakarta awal Maret 2019 lalu.

Mandagie juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada, agar tidak mengganggu dan merusak kemerdekaan Pers yang dijamin UU Pers, “Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri,” tegasnya.

Menutup Press Release nya, Mandagi menandaskan. Pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa, atau Perusahaan Pers, tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak. Karena, bisa merusak kemerdekaan Pers dan hak azasi manusia, “Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak azasi warga negara. Hal itu diatur dalam pasal 4 UU Pers. Serta, setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 7, ”urai Mandagi, seraya meminta Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers dituding illegal atau tidak sah, lantaran belum diverifikasi.

Selain itu, Mandagi juga meminta kepada Dewan Pers, agar tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal. Karena, seluruh media tersebut bakal diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya. Dan akan segera diverifikasi serta disertifikasi melalui organisasi-organisasi Pers Konstituen DPI. (***).