Head Line Tanjungpinang

Tagihan Publikasi di Sekwan Prov Kepri Tersendat, Dana nya Dikemanakan ?

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Gonjang Ganjing soal dana Publikasi di Sekretariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seakan tak ada habisnya. Setiap kali penagihan sesuai jadwal yang ditentukan, selalu saja dirundung masalah.

Bahkan, suara sumbang pun kerap terdengar, “tunda bayar lah, belum ada pencairan lah. Bukan hanya itu. Tak jarang juga terdengar kata-kata menunggu dana APBD-P keluar, baru bisa dilakukan pembayaran. Padahal, dana publikasi telah dianggarkan pada APBD Murni.

Parahnya lagi,  pembayaran sering tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang harus  dibayarkan. Artinya, jika tagihan sampai tiga bulan, maka pembayaran pun tidak sepenuhnya dibayarkan.

Persoalan tagih menagih terkait dana publikasi terhadap sejumlah media yang telah menjalin kerja sama, seakan tak terlepas dari perdebatan. Dan kalimat lainnya juga sering terdengar, “anggaran belum keluar lah”. Jawaban semu seperti ini terkadang menjadi pemicu ribut, ketika pemilik media melakukan tagihan. Wajar jika pemilik media bersungut-sungut ketika keluar dari kantor wakil rakyat itu, lantaran tagihannya tak kunjung dibayar. Ujung-ujungnya, cerita tentang tunda bayar itupun menyeruak.

Laode Kamaruddin, ketua LSM Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri.

Menanggapi bobroknya layanan pembayaran dana publikasi di kantor wakil rakyat ini, akhirnya dikomentari Ketua LSM Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri. Laode Kamaruddin. Pria jangkung ini menduga, penyebab sering terjadi perdebatan ketika pemilik media melakukan tagihan dana publikasi di kantor Sekwan Provinsi Kepri itu, diduga lantaran dana yang dimaksud telah digunakan oleh tikus-tikus  berdasi yang rajin menggerogoti anggaran tersebut. Makanya anggaran publikasi yang jumlahnya miliaran rupiah pun selalu kekurangan,

“Saya juga sering mendengar kata-kata tunda bayar di kantor DPRD Provinsi Kepri itu. Terus terang saja ya. Saya sama sekali memang kurang paham, maksud kalimat Tunda Bayar itu. Kenapa harus ada istilah tunda bayar. Anggaran kan sudah ditempatkan pada Pos anggaran masing-masing. Sebut Laode (08/10/2019) di Batusembilan Tanjungpinang.

Jadi wajar rasanya, lanjut Laode. Jika muncul dugaan yang menyebutkan ada tikus berdasi di kantor itu, yang rajin menggerogoti anggaran Publikasi. Untuk memberi efek jera kepada para tikus-tikus tersebut, dalam waktu dekat dan dilengkapi data yang saya miliki, saya akan melaporkan permasalahan itu ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri. Karena, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama, “ujarnya geram.

Pria yang getol memperhatikan kinerja pejabat di daerah ini, juga menyarankan, baiknya system pembayaran dana publikasi di kantor Sekwan itu, lebih intensif diawasi. Karena, memang  selalu ribut pada saat proses pembayaran kepada pemilik media yang telah menjalin kesepakatan kerja sama.

Dan media ini pun coba melakukan konfirmasi kepada Hamidi, Sekwan Provinsi Kepri melalui layanan WA ke Ponselnya, (08/10/2019). Terkait persoalan itu. Tapi, Pejabat berjenggot ini hanya bisa memberi arahan, “selamat siang pak. Coba bapak datang ke kantor menemui pak Patrick Nababan selaku Kasubag dan PPTK kegiatan Publikasi. Supaya lebih enak penjelasannya,  dan tidak jadi salah paham, “ujar Hamidi melalui layanan WA nya.

Sesuai arahan, Patrick Nababan pun coba dikonfirmasi dihari yang sama melalui layanan WA ke ponsel nya. Namun ponsel nya saat itu tidak aktif. Esoknya (09/10/2019), Kasubag ini baru menjawab konfirmasi yang dilakukan, “pagi pak. Untuk pembayaran, mohon dilengkapi dulu ketentuan yang ada. Setelah lengkap, nanti kita lakukan pembayaran, “kata Patrick melalui WA nya. (Richard).