Head Line Tanjungpinang

Dana Publikasi di Bagian Humas Pemprov Kepri Dipertanyakan

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

System’ pembayaran dana Publikasi di Sekretariat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dirasakan sejumlah pemilik media sangat bobrok dan amburadul. Pasalnya, setiap kali dilakukan penagihan, selalu saja mentok.

Artinya, ketika para pemilik media menagih dana publikasi yang telah diterbitkan, selalu saja mendapat jawaban yang tak mengenakkan. Dana belum cair lah, tunggu APBD-P lah. Parahnya lagi, istilah kata tunda bayar pun bisa mendadak muncul agar bisa terhindar dari desakan pemilik media.

Bukan hanya itu. Masih banyak lagi istilah tetek bengek murahan yang kerap terdengar. Meskipun pemilik media yang menagih telah menjalin kerja sama, namun layanan nyeleneh seperti diatas selalu saja terjadi.

Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kepri, dalam hal ini Humas dan Protokol yang dikomandoi Zulkarnain, dan jabatan Kasubag Humas, dipercayakan kepada Rizal. Beredar rumor, bahwa Rizal juga kerap dipercaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana Publikasi. Untuk tahun 2019 ini, jabatan itu masih dalam genggaman Rizal.

Namun, bobroknya layanan yang dirasakan, berujung gunjingan hangat di tengah-tengah kalangan pemilik media di daerah ini. Bahkan tak sedikit yang bersumpah serapah atas prilaku itu.

Ujung-ujungnya, salah seorang pemilik media yang enggan menyebutkan namanya menilai, bahwa system’ penagihan yang diterapkan di kantor Humas dan Protokol Provinsi Kepri itu sangat tidak mengenakkan. Bahkan, cenderung merugikan pihak-pihak yang telah menjalin hubungan kerja sama.

Menurutnya lagi, pembayaran dana publikasi dikantor itu dirasakannya selalu ngadat. Padahal, anggarannya setiap tahun telah ditetapkan di dalam APBD murni, “Saya pun heran melihat aturan yang diterapkan di kantor Humas Provinsi Kepri itu. Koq setiap kali mau pembayaran, uang nya selalu tak ada. Padahal, dana publikasi kan sudah dianggarkan disetiap pengesahan APBD. Tapi kenapa uang nya Tak ada, “ucapnya kesal.

Parlin. S, Ketua LSM Forkorindo Provinsi Kepri.

Hal senada juga disampaikan Parlin. Ketua LSM Forkorindo Provinsi Kepri asal kota Medan ini menduga, bahwa dana publikasi itu dialihkan untuk keperluan lain. Sehingga, semua pembayaran dana publikasi terhadap sejumlah media terganggu, “saya memang pernah mendengar keluhan dari rekan-rekan pemilik media, atas lambannya proses pembayaran di kantor humas Pemprov Kepri itu. Bahkan tak sedikit yang mengeluh, lantaran tagihannya selalu ngadat. Menurut hemat saya, sepertinya ada pihak-pihak yang berani menggerogoti dana tersebut. Jika memang benar dugaan saya ini, nantinya akan saya laporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, sesuai dengan data yang saya miliki. Karena, hal seperti ini memang tak boleh dibiarin. Kita harus ikut memberantas tikus-tikus kantor yang doyan mengemplang uang rakyat, “beber Parlin geram.

Selain itu, lanjut Parlin. Kebobrokan pembayaran di bagian Humas ini, juga terjadi ketika Zulkarnain menjabat PPTK pada tahun sebelumnya, system yang diterpkan pun tak berbeda. Zul (sapaan akrab-red), membayar tagihan tahun 2017, menggunakan  anggaran tahun 2018. Dan system’ seperti ini kelihatannya diterapkan sampai sekarang, “sebut Parlin.

Sementara, Rizal yang kini menjabat sebagai Kasubag di bagian Humas, ketika dikonfirmasi ke ponsel nya melalui layanan sms (11/10/2019), tak kunjung menjawab. Bahkan, sampai berita ini diunggah, Rizal belum menjawab.  (Richard).