Head Line Tanjungpinang

Ditenggarai Ada Rahasia Dibalik Prosesi Penggunaan Dana Publikasi

Foto : Megahnya gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Gonjang ganjing soal penggunaan dana publikasi di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kian meruncing. Bukan hanya itu. Borok yang terkesan disembunyikan selama ini, belakangan mulai tercium oleh Ketua Dewan. Hal itu terjadi, Ketika rombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepri melakukan audiensi ke kantor tersebut.

Dalam pertemuan, Jumaga Nadeak, ketua DPRD Kepri mengaku, kalau dirinya tidak mengetahui perihal tehnis pembayaran terhadap media “Wah . . . Saya kurang tau sistem pembayaran terhadap media. Apalagi mengenai larangan melakukan kerjasama terhadap media, saya memang tidak tahu, “ujar Nadeak.

Menindaklanjuti penjelasannya, Nadeak pun menanyakan hal tersebut kepada Hamidi yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan), selaku pengguna anggaran. Tampak sedikit gugup, Hamidi pun menyodorkan selembar surat yang isinya temuan pembayaran publikasi di Dinas Pendidikan Kepri tahun 2017 kepada Nadeak, seraya mengatakan, “acuan kami, surat ini pak, “kata Hamidi singkat.

Mendengar ucapan nyeleneh itu, salah seorang anggota SPRI pun langsung nyeletuk, “alasan anda tidak berdasar. Sejak kapan BPK-RI melarang Pemda melakukan kerjasama dengan media yang belum terverifikasi, “sebut Edy kepada Hamidi. Justru, kata Edy melanjutkan. Persoalan ini sedang ditelaah, “katanya tegas.

Penegasan Edy pun menjadi buah pikiran Ketua Dewan. Akhirnya Sholikin, ketua DPD SPRI Provinsi Kepri memberi saran kepada Nadeak, agar persoalan tersebut dibawa ke ranah RDP (Rapat Dengar Pendapat-red). Dan saran yang diberikan pun mendapat respon positif dari Ketua DPRD Provinsi Kepri.

Menurut Nadeak, hal tersebut  akan dibahas dalam RDP bulan Januari 2020 mendatang. Dan Jumaga pun berharap, agar secepatnya surat dari SPRI sampai ke kantor wakil rakyat itu. Untuk segera ditindaklanjuti.

Sikap Ketua Dewan yang tampak sedikit kaget mendengar penjelasan Hamidi terkait penerapkan sistem’ tebang pilih, justru  menimbulkan segudang tanya. Bahkan, salah seorang anggota SPRI lainnya, yang ikut dalam rombongan itu, justru berasumsi miring.

Menurutnya, Hamidi sengaja merahasiakan sistem’ yang diterapkannya. Makanya Ketua Dewan sama sekali tidak mengetahui. Yang pasti, ketika Perusahaan Pers telah memiliki Company Profile, berarti telah berbadan hukum. Dan sah sesuai prosedur. Dan sama hak nya pun sama untuk mendapatkan kerjasama.  (Richard).