Head Line Tanjungpinang

Rencana Rapat Dengar Pendapat DPRD Prov Kepri, Ditunggu Organisasi SPRI

Sholikhin, ketua DPD SPRI Provinsi Kepri.

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Fenomena kerjasama antara perusahaan Pers (media massa) dengan Pemerintah Daerah (Pemda), sampai saat ini masih saja diselimuti segudang tanya.

Terlebih buat media massa yang belum terverifikasi (Versi Dewan Pers-red). Hal ini terjadi, lantaran pihak Pemda kerap menghembuskan kata-kata, harus media yang terverifikasi yang bisa bekerja sama dengan Pemda. Dan hembusan yang tak jelas asal muasalnya itu, telah berkumandang ke seantero negeri ini.

Alih-alih, tak sedikit media yang selama ini menjalin kerjasama, namun step by step, harus mundur dari kancah kemitraan. Tapi, dibalik gonjang-ganjing itu, masih ada upaya, agar bisa terjalin kembali hubungan yang sempat kurang harmonis.

Sholikin, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bersama dengan unsur pengurus DPD SPRI Provinsi Kepri, telah melakukan Audiensi ke kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepri, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 yang lalu. Dan kunjungan itu diterima langsung oleh Jumaga Nadeak, ketua DPRD Provinsi Kepri bersama jajarannya.

Lembaran surat Permohonan SPRI kepada DPRD Provinsi Kepri.

Sholikhin mengaku, bahwa pokok pembicaraan saat itu, terfokus pada system’ dan persyaratan kerjasama antara pihak perusahaan Pers (media) dengan DPRD Provinsi Kepri melalui Sekretariat Dewan (Sekwan), “saya bersama beberapa orang unsur pengurus DPD SPRI Provinsi Kepri, telah melakukan Audiensi ke kantor Dewan Provinsi. Kami diterima langsung oleh Pak Ketua. Dan inti dari pembicaraan kami saat itu, hanya berkisar tata cara menjalin kerjasama di lembaga tersebut. Jika ini terwujud, istilah anak tiri maupun anak kandung pasti tak ada lagi, “kata Sholikin.

Ketua DPD SPRI Prov. Kepri ini juga menambahkan, “kami saat itu langsung menyambut baik, ketika Ketua DPRD Prov. Kepri mengatakan, bahwa pasca kedatangan kami yang menyampaikan masalah tersebut diatas, akan dibawa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan Januari 2020, “beber Sholikin di lobby room ketua DPRD Prov Kepri, didampingi sejumlah anggota SPRI Provinsi Kepri.

Lembaran bukti tanda terima permohonan RDP yang ditandatangani.

Agenda RDP antara Ketua DPRD, Komisi 1, Sekwan, Humas & Protokol Pemprov Kepri dan OPD terkait, bersama DPD SPRI Prov Kepri dan rombongan, telah diagendakan oleh Pihak Protokol Sekwan. Hal tersebut dibuktikan pada Hari Jum’at Tanggal 10 Januari 2020 lalu.

Sholikin selaku Ketua DPD SPRI Prov Kepri, telah dihubungi oleh Oki, salah seorang staf Protokol Sekretaris Dewan. Guna memberitahu agenda RDP yang akan dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 mendatang, bertempat di Ruang Serba Guna DPRD Prov Kepri di Dompak.

Atas pemberitahuan tersebut, Sholikin berharap kepada rekan-rekan jurnalis yang ada di Provinsi Kepri, agar hadir dan mengikuti RDP tersebut. Meskipun tidak semua bisa masuk ke ruang rapat, karena keterbatasan ruangan, tapi diharapkan kehadirannya. Karna, RDP ini adalah perjuangan bersama untuk semua rekan-rekan jurnalis/Perusahaan Media yang pernah merasa dianak tirikan oleh Pemprov Kepri. Lantaran kebijakan ngawur yang didengungkan alias dikelurakan oleh Dewan Pers.

Menindaklanjuti hal tersebut, coba ditanyakan kepada Oki, salah seorang staf di kantor itu, melalui layanan WA ke Ponsel nya (11/01/2020). Namun, sampai berita ini diunggah, belum juga menjawab. (tim).