Sorotan Tajam LSM Forkorindo, Terkait Kasus Barang Kena Cukai di Bintan

Parlin. S, Ketua LSM Forkorindo Provinsi Kepulauan Riau. 

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Sejak maraknya kasus Pengaturan Barang Kena Cukai Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Wilayah
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), banyak tempat yang telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kantor Badan Pengusahaan (BP) Kabupaten Bintan, Ruang Kerja Bupati Bintan, rumah tempat tinggal Bupati Bintan yang berada di Jalan Pramuka Lorong Sumba Tanjungpinang dan rumahnya di jalan H. Juanda Tanjungpinang pun ikut digeledah. Dan cukup banyak dokumen yang diboyong setelah penggeledahan.

Sosialisasi lewat Baliho, Bukti rokok noncukai dilarang beredar di negeri ini. 

Bukan hanya itu. Beberapa orang pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bintan juga ikut diperiksa. Diantaranya, Mardiah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan. Pejabat yang satu ini pernah menjadi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Bintan pada tahun 2011 sampai 2016. Selain itu, Muhammad Hendri, saat ini sedang menjabat Sekwan DPRD Bintan. Sedangkan Radif Anandra, membidangi   Pengawasan dan Pengendalian di Badan Pengusahaan Bintan.

Ilustrasi : Berbagai merek rokok noncukai yang pernah beredar secara bebas. 

Herannya, sampai saat ini kasus tersebut seakan senyap. Artinya,  persoalan yang sempat menghebohkan negeri ini, seakan lenyap ditelan bumi. Akibatnya, menimbulkan segudang tanya dan celoteh di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, lantaran ada kepala daerah yang terlibat di dalamnya.

Ujung-ujungnya, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkiprah di Provinsi Kepri mulai mengomentarinya. Parlin. S, ketua LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), yang berkantor pusat di Jakarta, mulai mendesak lembaga anti rasuah yang sempat menanganinya.

Menurut pria asal Sumatera Utara ini, KPK terkesan lamban dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, “Sebenarnya ada apa dengan KPK ini ? Kok sepertinya tidak berkuku. Soalnya sampai sekarang tak terdengar lagi tindaklanjut kasus barang kena cukai itu, “ujar Parlin  (05/05/2021) di kantornya.

Lelaki yang getol menyoroti kinerja buruk pemerintah ini juga menyebutkan, “Sudah layak KPK segera menentukan tersangka dalam kasus ini. Mengingat kinerja KPK yang sudah sangat teruji dalam berbagai kasus korupsi di tanah air ini. Bahkan, tak sedikit kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi di Negeri ini yang dijebloskan ke penjara. Apalagi ini hanya sekedar kasus kelas daerah, “bebernya.

Masih menurut Parlin, “Bahkan dalam kasus ini, ada yang telah dicekal untuk berpergian keluar negeri. Tapi anehnya, sampai sekarang tidak jelas siapa yang dijadikan tersangka, “tuturnya.

Disisi lain, Ali Fikri, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) coba dikonfirmasi melalui layanan WA ke Ponsel nya (05/05/2021), terkait persoalan tersebut. Sayangnya, ditunggu hampir dua jam, Juru Bicara KPK ini tak menjawab.

Jika akhirnya banyak warga berceloteh soal pemeriksaan sejumlah pejabat Bintan dan penggeledahan di beberapa tempat, terkait persoalan yang sempat menghebohkan ini, hal tersebut masih dianggap wajar. Soalnya, sampai sekarang kasus ini terkesan ngambang.
(Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here