Rapat Paripurna RPJMD Bintan 2021 Tuai Kekecewaan Dari Anggota Dewan Partai Hanura

Tarmizi, anggota DPRD Kabupaten Bintan dari Partai Hanura. 

Bintan, gebraknusantara.co.id

Hari ini, (19/05/2021), DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembahasan rapat tersebut, termasuk rencana pembangunan enam unit kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan.

Diantaranya, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Bintan.

Umumnya, anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna itu menyetujui rencana pembangunan kantor dinas tersebut. Tapi, berbeda dengan prinsip Tarmizi. Anggota Dewan Bintan dari Partai Hanura ini justru berpandangan lain.

Dijelaskannya, bahwa dirinya kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh sebagian besar anggota dewan yang hadir. Terkait rencana pembangunan kantor dinas tersebut.

Menurut dia, seharusnya Anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan rakyat ditengah Pandemi Covid-19 ini. Apalagi menyangkut rencana pembangunan yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan sebesar 350 Milyar Rupiah.

“Saya heran melihat keputusan yang diambil oleh anggota DPRD Bintan ini. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada  kepentingan masyarakat. Padahal, anggota DPRD itu disumpah untuk  memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi ini saya lihat, justru sebaliknya, “sebut Tarmizi kepada wartawan.

Wakil rakyat yang dikenal vokal ini menilai, bahwa Rapat Paripurna RPJMD ini terkesan dipaksakan. Alasannya, rapat paripurna itu tidak dipimpin oleh Hasriawady selaku Ketua Pansus. Yang terjadi justru diambil alih oleh Fiven Sumanti.

Kritik tajam itu malah diamini Mirwan dari Partai Nasdem. Mirwan juga mengaku kurang setuju dengan rencana pembangunan enam unit kantor dinas tersebut.

Dikatakannya, “sebenarnya  keputusan hasil rapat tanggal 10 Mei 2021 kemarin, sudah final. Tapi, pada tanggal 19 Mei, agenda tersebut dibuka kembali.  Ujung-ujungnya, mengubah kembali keputusan yang sudah final. Saya menganggap, bahwa rapat tanggal 19 Mei 2021, tidak mempunyai Legitimasi Hukum.  Karena, memutus permasalahan yang sama, “ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Mirwan sempat meminta, agar rencana  pembangunan enam unit kantor OPD itu baiknya diundur sampai tahun 2025 mendatang. Rapat Paripurna tanggal 19 Mei 2021 dilanjutkan. Tapi tidak ada kata sepakat. Dan akhirnya, dilakukan voting. Namun, yang tetap menolak rencana pembangunan itu Tarmizi dari Partai Hanura dan Mirwan dari Partai  Nasdem. (Hin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here