Kendaraan Dinas Pemkab Bintan Banyak Yang Tak Bayar Pajak

Bus mewah milik Pemkab Bintan yang tak membayar pajak sejak tahun 2017.

Bintan, gebraknusantara.co.id

Sampai setakat ini, Pemerintah Kabupaten Bintan terbilang cukup banyak memiliki aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan, aset berupa bangunan pun masih banyak berada kota Tanjungpinang.

Namun sayang, terkait aset yang bergerak, berupa kenderaan dinas, banyak yang tak membayar pajak kenderaan bermotornya. Hal inilah yang kerap menjadi tanda tanya di benak sebagian masyarakat di wilayah itu.

Jumat (21/05/2021), media ini menemukan satu unit Bus berwarna silver melenggang mulus di jalan raya di kisaran Batu Sepuluh kota Tanjungpinang. Di badan Bus yang terbilang mewah ini, ada tulisan “Pemkab Bintan”.  Herannya, plat Nomor Polisi (Nopol) BP 7073 B berwarna merah yang nempel di badan Bus itu, dibawahnya tertulis 06 . 17. Hal ini menandakan, bahwa pembayaran pajak Bus mewah itu, hanya sampai tahun 2017. Nah . . . Berarti sampai saat ini, kendaraan dinas itu belum membayar pajak.

Bus mewah yang cenderung Lux itu, adalah salah satu kenderaan dinas milik Pemkab Bintan yang tak bayar sampai bertahun-tahun. Lalu apa kata dunia, jika pemerintahan saja terkesan enggan membayar pajak kendaraan bermotornya. Mengingat banyaknya kenderaan dinas milik Pemkab Bintan, kuat dugaan masih banyak kendaraan dinas lainnya yang belum dibayar pajaknya.

Menanggapi hal tersebut diatas,  Laode Kamaruddin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Criss Centre (ICC) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menekankan kepada  Pemkab Bintan, agar segera membayar pajak kenderaan dinasnya. Soalnya, hal seperti sangat memalukan,

“Sebenarnya, hal seperti ini sangat memalukan. Soalnya inikan kendaraan dinas. Artinya, kenderaan itu milik negara. Mengapa pajak kendaraannya tidak dibayar sampai bertahun-tahun. Saya yakin, masih banyak kenderaan dinas lainnya yang masih beroperasi belum membayar pajak. Lalu dibelokkan kemana anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas di Pemkab Bintan itu ?, “kata Laode (21/05/2021) di bilangan Batu Sembilan Tanjungpinang.

Soalnya, lanjut Laode. Anggaran untuk membayar pajak kendaraan dinas itu sudah disiapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya, “tutur Laode (21/05/2021)

Kardinal, yang menjabat sebagai Kabag Humas di Pemkab Bintan, yang berperan sebagai corong pemerintahan, ketika dikonfirmasi melalui layanan WA ke Ponsel nya (21/05/2021), malah bertanya, “itu aset Bintan apa masih pemerintah kabupaten kepulauan Riau bang ..?, “Katanya.

Berbeda dengan Adi Prihantara, Sekda Bintan. Pejabat yang satu ini memang dikenal sangat kooperatif ketika dikonfirmasi. Menurutnya, mengenai pembayaran pajak kendaraan dinas itu, lantaran dananya yang belum cair, “anggaran tersedia, hanya belum bisa cair karena pergantian sistim keuangan ( SIPD), “kata Sekda Bintan ini singkat melalui layanan WA nya (21/05/2021).

Jika diamati jawaban Sekda Bintan ini, justru terasa nyeleneh. Bagaimana mungkin bertahun-tahun dana untuk membayar pajak kendaraan dinas tidak kunjung cair. Seperti kondisi Bus yang ada di dalam pemberitaan ini. (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here