Apa Dasar Hukum Memberlakukan Vaksin Berbayar

Masyarakat Bintan berbaur dengan LSM, tampak sedang melakukan aksi di lokasi penyekatan PPKM di Batu 15 Tanjungpinang. 

Kepri, gebraknusantara.co.id

Gaung himbauan pemerintah yang mewajibkan masyarakat memvaksin dirinya, agar kekebalan tubuh kuat melawan Corona Virus Deseas-19 (Covid-19), tampaknya mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan antusiasnya masyarakat melakukan vaksinasi di sejumlah Pos Pelayanan Vaksin.

Sama halnya di Tanjungpinang. Masyarakat rela ngantri hanya untuk memvaksinkan diri. Dan proses Vaksinasi di kota Gurindam ini pun terbilang sukses. Artinya, upaya pemerintah kota Tanjungpinang memutus mata rantai penyebaran Covid-19, berjalan mulus.

Hasriawady bersama Tarmizi, anggota DPRD Kabupaten Bintan, ikut turun ke lokasi saat terjadi aksi demo di lokasi PPKM penyekatan di Batu 15 Tanjungpinang. 

Namun sayang, kesuksesan itu telah dinodai dengan suatu kebijakan yang dianggap ngawur oleh banyak pihak. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kini telah mengambil kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Yang terjadi saat ini, Pemko Tanjungpinang membuat Penyekatan di tapal batas antara Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bintan. Di lokasi tersebut, dijaga oleh sejumlah aparat dan petugas dari Pemko Tanjungpinang. Bagi siapa saja yang melintas, wajib dihadang dan ditanya terkait Vaksin. Jika si pengendara belum divaksin, maka petugas mewajibkannya divaksin di tempat dengan pola vaksin Antigen. Parahnya, setiap pengendara yang akan divaksin di tempat, harus membayar tunai sebesar 150 ribu rupiah. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat menggerutu.

Papan pemberitahuan yang dipajang di lokasi razia. Herannya, justru logo Pemkab Bintan yang terpampang. 

Tak terbayangkan, berapa banyak dana yang diraup dari setiap operasi penyekatan ini. Pertanyaannya, apa dasar hukum kebijakan yang diambil Walikota Tanjungpinang ini ?

Hangatnya gunjingan soal vaksin berbayar itu, justru mengundang Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Lelaki yang kerap menyoroti kinerja buruk pejabat di daerah ini menyebutkan,

“Memang saya pernah dengar soal vaksin berbayar yang diterapkan pemerintah kota Tanjungpinang. Bahkan, tak sedikit yang mengeluh. Kalau memang benar ini terjadi, saya anggap ini pelanggaran. Dan apa dasar hukumnya, sehingga bisa muncul kebijakan itu, “sebutnya di jalan Sukarno Hatta Tanjungpinang, (15/072021).

Disisi lain, seorang pengendara yang mengaku tinggal di Bintan menuturkan, ketika dirinya melintasi kawasan penyekatan di kilometer 15 arah kota Kijang  Kabupaten Bintan, dirinya dihadang oleh beberapa orang petugas di lokasi tersebut. Saat itu dirinya ditanya, apakah sudah divaksin, “selamat pagi pak. Bapak mau kemana ? Apakah bapak sudah divaksin ? Kalau bapak belum divaksin, silahkan menemui petugas bagian vaksin. Agar bapak divaksin, “katanya menirukan ucapan petugas berseragam di lokasi itu.

Ternyata, kata warga Bintan ini melanjutkan. Saya disuruh bayar seratus lima puluh ribu rupiah. Saya langsung menolak. Soalnya saya saat itu nggak ada pegang duit. Saya ke Tanjungpinang justru mau jual hasil dari kebun saya. Supaya saya dapat duit, “bebernya polos.

Reaksi masyarakat pun semakin menjadi. Kamis (15/07/2021), lokasi yang biasa dijadikan tempat razia PPKM, di kilometer 15 itu, didatangi sejumlah masyarakat Bintan. Bahkan tak sedikit beratribut Organisasi. Kedatangan puluhan warga Bintan ini mengkritik kebijakan Walikota Tanjungpinang yang mengharuskan warga membayar jika divaksin di tempat.

Sementara, ketika Pemko Tanjungpinang dikonfirmasi melalui Boby, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol, hanya bisa memberi arahan. Menurut Boby, “kalau soal itu, baiknya ditanya ke pak Surjadi saja. Karena beliau sebagai Korlapnya. Kami memang sudah bagi tugas bang. Dan itu semua ada SK nya, “sebut Boby melalui telepon selulernya (15/07/2021).

Sesuai arahan Boby, dihari yang sama Surjadi coba dihubungi melalui telepon genggamnya. Guna melakukan konfirmasi terkait Vaksin berbayar tersebut. Namun sayang, Surjadi belum mau mengangkat teleponnya. (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here