Ada Tersangka Korupsi Ditengah Pelantikan Ratusan Pejabat Pemko Tanjungpinang

0
114
LSM Forkorindo
Parlin, S, Ketua LSM Forkorindo Provinsi Kepulauan Riau.
IMG 20210126 083104 compress60Parlin. S, ketua LSM Forkorindo Provinsi Kepri. 
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Gunjingan tajam terdengar semakin ramai, terkait pelantikan 272 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemko Tanjungpinang, Selasa (19/01/2021) lalu. Baik dari perorangan maupun dari kalangan tokoh.

Kali ini sorotan yang sedikit menggelitik telinga datang dari seorang warga Tanjungpinang bernama Parlin. S. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini menilai, bahwa proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang itu, penuh kejanggalan dan penuh tanya. Bahkan disebutkannya, kalau pelantikan itu terkesan asal-asalan dalam menempatkan para pejabat yang baru dilantik. Karena menurutnya, banyak yang tidak sesuai dengan Skill dan kemampuannya.

IMG 20210126 082743 compress46Situasi pelantikan dan pengambilan sumpah, dipimpin oleh Walikota Tanjungpinang, Rahma, terhadap ratusan ASN Eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang, Selasa, (19/1/2021)

Jika terjadi penempatan pejabat yang asal-asalan, apalagi yang baru ditempatkan ditetapkan sebagai pemimpin, tentu saja sangat mempengaruhi performa kepemimpinan,

“Bagaimana bisa seorang Kepala Daerah menempatkan seorang pejabat dalam satuan perangkat daerah yang tidak sesuai dengan latar belakang kemampuan dan pendidikannya ? Itu namanya asal caplok, “sebut Parlin di kantornya (24/01/2021).

Atas peristiwa itu, Parlin juga mempertanyakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) kota Tanjungpinang yang seolah tidak profesional dalam melaksanakan kinerjanya. Hal itu tergambar dari pejabat-pejabat yang dilantik serta penempatan mereka di SKPD.

“Sejauh mana sebenarnya peranan Baperjakat dalam menetapkan para pejabat yang baru dilantik itu. Apakah tidak dilibatkan ? Atau memang kinerjanya yang terkesan asal-asalan. Dalam proses pelantikan itu, ada pejabat eselon III yang di nonjob kan. Tapi ada juga pejabat eselon IV yang di turunkan eselonnya pada saat dilantik, “ujar lelaki berkumis ini terheran.

Bukan hanya itu, kata Parlin melanjutkan. Keanehan yang menimbulkan sejuta tanya juga muncul di benak saya, ketika pejabat berinisial YR yang jelas-jelas telah ditetapkan oleh Kejaksaan berstatus tersangka Korupsi, malah dilantik untuk menyandang jabatan baru, “beber Parlin.

Ketua LSM yang dikenal vokal dalam mengomentari kinerja pemerintahan ini juga menyebutkan, “Bagaimana masyarakat mau percaya kalau semangat pemberantasan korupsi yang kerap digaungkan oleh Ibu Walikota dalam kepemimpinannya, tapi tidak tercermin dalam kebijakan dan keputusannya. Yaitu ketika melantik seorang tersangka menjadi pejabat. Itukan namanya memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat, “kata parlin tegas.

Secara tidak langsung, lanjut Parlin. Dengan dilantiknya YR yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada Kasus Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang beberapa waktu lalu, seolah tidak menghormati keputusan penegak hukum dalam hal memberantas korupsi.

“Kita mengharapkan ke depannya agar Walikota Tanjungpinang tidak lagi membuat kegaduhan.  Yang akhirnya merusak citra dan pemerintahannya sendiri. Yaitu, terkait keputusan yang kontroversi dan tidak baik dinilai masyarakat, “Pungkas Parlin. (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here