Agung Angkat Bicara Selaku Kuasa Hukum Tim JPKP

0
12
Kuasa Hukum
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idBuntut dari penahanan 4 orang warga kota Tanjungpinang, terkait tudingan memprovokasi lantaran berencana memasang Spanduk, akhirnya Tim Kuasa Hukum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang, Kepulauan Riau angkat bicara.

Agung Ramadhan Saputra, SH bersama Rekan, sangat menyayangkan keempat kliennya ditangkap aparat penegak hukum karena dugaan adanya aksi provokasi, Senin (24/01/2022) kemarin.

Tim Kuasa hukum JPKP Tanjungpinang, Agung Ramadhan Saputra selaku Advokat JPKP mengatakan, bahwa mereka tidak mengetahui maksud dan unsur provokasi apa yang terdapat dalam spanduk itu. Sedangkan mereka belum memasangkan Spanduk yang dimaksud. Apalagi menyebarkannya.

“Kami tidak tahu maksud dan unsur provokasi mana yang dimaksud pihak tertentu, bahwa spanduk itu mengandung unsur provokasi, “kata Agung, ketika menggelar Konferensi Pers di bilangan Batu Lima Atas Tanjungpinang, Selasa (25/01/2022) lalu.

Menurut Agung, masyarakat mempunyai hak untuk berekspresi di depan umum. Bahkan, diperbolehkan menilai pejabat negara, jika pejabat yang dimaksud tidak melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatan yang diembannya.

“Menurut undang-undang, dalam menyampaikan pendapat di muka publik, tidak ada larangan. Bahkan jika ada pejabat yang tidak melakukan pekerjaan tidak sesuai tupoksinya, itu wajib di kritisi dan menjadi tanda tanya bagi masyarakat, “pungkasnya.

Kuasa Hukum lainnya, Tri Wahyu menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan, menjamin hak kebebasan berpendapat.  Seperti yang dilakukan oleh keempat kliennya.

“Kami sangat menyayangkan ada oknum yang mengatakan,  bahwa tulisan di spanduk mengandung Ujaran Kebencian, Sara dan Provokasi. Padahal yang dikritik adalah jabatan, bukan pribadinya, “ucap Wahyu.

Dijelaskannya, bahwa keempat kliennya itu tidak bisa dihukum atas apa yang dipikirkannya.  Karena, kliennya tidak melakukan unsur pidana baik Pencemaran Nama Baik, Penghasutan maupun Provokasi.

“Hukum sudah diatur, dimana seseorang tidak bisa dihukum hanya karena apa yang ada di dalam dipikirkannya. Kami menegaskan, klien kami dalam melakukan aksinya tidak memenuhi unsur pidana, “ujarnya.

Ditambahkannya, tidak adanya unsur Provokasi seperti yang diberitakan beberapa media online yang terbit hari Senin, pada saat kliennya diperiksa.

Tri Wahyu juga mengatakan,  sangat menyayangkan pemberitaan yang ada di salah satu media online yang menampilkan foto kliennya dengan mata di sensor seperti tersangka kasus kejahatan berat.

“Media yang telah memposting foto klien kami, kami minta untuk segera mengklarifikasinya. Dengan menyebutkan ada kesalahpahaman dalam penerbitan media itu. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum. Dan kami juga berharap, agar persoalan ini segera diproses sesuai undang-undang yang berlaku, “tutupnya. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini