Ansar Ahmad Lantik Direktur PT. Pelabuhan Kepri

0
4
ansar ahmad PT. Pelabuhan Kepri gubernur
Tanjungpinang, gebraknustantara.co.idAnsar Ahmad SE, MM, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melantik Awaludin M, Mat, sebagai Direktur PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda). Periode 2021-2026. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan itu, digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (27/12/2021).

IMG 20211227 155754 compress15 e1640621863105

Dalam kata sambutannya, Ansar Ahmad mengatakan, “dalam acara Pelantikan dan pengambilan sumpah Direktur PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), masa jabatan 2021-2026, atas nama Capt Awaludin M Mar. Terpilihnya Direktur PT. Pelabuhan saat ini, adalah serangkaian tahapan seleksi, yang dilaksanakan oleh panitia seleksi calon Direktur PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda), “ujar Gubernur.

IMG 20211227 155828 compress25 e1640621839205

Ditambahkannya, “serangkaian tahapan itu, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam negeri nomor 37 tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan  pengawas atau anggota dewan komisaris dan Anggota dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), “tuturnya.

Masih menurut Ansar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2013, elah membentuk PT. Pelabuhan Kepri. Didasarkan pada dua pertimbangan penting.  Yaitu, guna memanfaatkan potensi kekayaan laut di Provinsi Kepri, yang terdiri dari 96% lautan, untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah, “ucapnya.

Sesuai dengan geografisnya,  Lanjut Ansar. Kepri adalah Pitu masuk terdepan di wilayah Barat Indonesia. Bahkan berada di perairan lalu lintas perdagangan dunia. Yaitu di Selat Malaka dan Perairan Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, pemerintah Kepri berharap, agar Direktur terpilih yang dilantik saat ini, harus mampu mewujudkan itu semua. Dan harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi alam di Provinsi Kepri, melalui penyediaan atau jasa pelayanan kepelabuhanan. Dan dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan, bahwa beberapa hari lalu, kita baru menerima surat dari Menkopolkam RI, “imbuhnya.

Terkait dengan  operasional dan kegiatan labuh jangkar, lanjutnya. Kemarin, tim dari Polhukam bersama beberapa Kementerian terkait, telah berkunjung ke daerah ini. Sekaligus meninjau lapangan. Dan telah diputuskan, bahwa areal nol sampai Duabelas mil, sesuai undang-undang 23 tahun 2014, telah diputuskan menjadi milik pemerintah Provinsi Kepri, “papar Ansar, dan langsung mendapat applaus dari seluruh undangan.

Hadir dalam acara tersebut, Anggota DPD-RI, Forkopimda,  Pangkogabwilhan I, Danrem 033/WP diwakili Kasrem, Danlantamal IV diwakili Wadanlantamal IV, Kajati Kepri, Kapolda Kepri diwakili Kapolres Tanjungpinang Dan Guskamla Koarmabar I serta pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Usai acara pengambilan Sumpah dan pelantikan itu,  tampak Gubernur Kepri, para pejabat dan undangan yang hadir dalam acara tersebut memberi ucapan selamat kepada Awaludin.

IMG 20211227 101015
Junaidi SE MH, Kadishub Provinsi Kepri. 

Disela ramainya undangan yang memberi ucapan selamat, tampak Junaidi SE, MH sedang berdiri di sudut ruangan. Saat ditemui, dengan senyum sumringah, Kadishub Kepri yang dikenal kooperatif ini langsung merespon awak media yang menemuinya. Apalagi ketika ditanya soal PT. Pelabuhan Kepri, Junaidi sangat mendukung. Terlebih-lebih yang  menyangkut Labuh Jangkar yang telah disetujui oleh  pemerintah pusat, Junaidi menyebutkan, “Setelah melakukan berbagai kajian dan cek fisik ke lokasi, kita langsung memfasilitasi kedatangan rombongan yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan tim dari Kemen Polhukam, “katanya.

Junaidi menambahkan, “Menko Polhukam telah turun ke lapangan dan melakukan kajian-kajian hingga ke Sslat Malaka dengan menggunakan kapal Ocean Dragon. Kita menunjukkan batas-batas kita. Kita beri laluan kepada tim. Kita tunjukkan batas-batas hingga di selat Riau yang memang ada titik koordinatnya, “ujar Kadishub Kepri.

Tim pusat juga telah sepakat, lanjutnya. Bahwa batas dari 0 sampai 12 mil itu merupakan kewenangan Provinsi. Dengan kajian-kajian yang telah diputuskan oleh pusat, “ujarnya.

Masih menurut Junaidi. Hal itu kemudian akan ditindaklanjuti bersama melalui SKB antara Pemprov Kepri bersama Kementerian Perhubungan. Terkait hal ini saya juga telah melakukan audiensi dengan Dirjen Hubla pak Arif berkaitan dengan pelayanan kepelabuhanan yang sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 404 tentang penyerahan kewenangan aset laut.

Itu yang ditandatangani oleh gub diteruma oleh dirjen dan disampaikan ke menteri perhubungan dismpaikan bahwa kami sudah siap SDM di Dinas Pehubungan. Kemudian struktur organisasi UPT untuk melakukan pelayanan sudah kita kukuhkan. Struktur ini sudah ditetapkan melalui pergub per tahun 2017. Selanjutnya untuk dana operasional kuta sudah anggarkan tahun 2021 dan 2022. Dan kita sudah tetapkan juga target di pelayanan kepelabuhan itu sesuai APBD tahun 2022 itu kita anggarkan sebesar Rp50 milyar. Saya sudah sampaikan kepada Dirjen bahwa ini harus kita lakukan, “tuturnya.

Saya masih ingat beberapa waktu lalu, lanjut Kadishub Kepri.  Bahwa pak Menteri berjanji akan memberikan lokasi seperti di Tanjung Uban dan Tarempak. Itu akan kita tagih, kapan bisa direalisasikan. Cuma nanti terkait alih transformasi transportasi kewenangan itu kan harus ada pelatihan dari Kementerian Perhubungan. Mereka kan ada staf di Dirjen Hubla yang nanti akan di BKO kan di daerah. Nanti gajinya dari pusat, “bebernya.

Sedangkan tunjangannya ditanggung daerah. Saya pikir itu tidak akan menjadi masalah, yang penting mereka memberikan pelatihan dalam periode tertentu. Hal ini telah saya usulkan. Dan saya mendorong agar hal ini segera direalisasikan dengan pola apa? Ya dengan SKB itu tadi, “ucapnya.

Terkait potensi pemasukan kepada kas dari labuh jangkar, Junaidi tidak ingin berandai-andai. Secara matematika saja bahwa kapal yang melintas di Selat Malaka itu satu tahunnya sekitar 80 ribu unit kapal. Jangan banyak-banyaklah untuk tahap pertama ini, kalau 10 persen, kemudian tahun kedua 20 dan seterusnya. Sudah berapa yang bisa masuk ke kas Provinsi Kepri? Saya sudah lapor kepada Dirjen bahwa kawasan laut Provinsi Kepri itu seulas 96 persen, hanya 4 persen daratan. Yang 96 persen harus dioptimalkan. Kalau sumber PAD Kepri yang hanya 4 persen itu, kita tidak bisa bertungkus lumus.  Kita tidak bisa optimal meningkatkan pendapatan daerah untuk membangun Kepri, “sebutnya.

Masih menurut Junaidi. Cuma berdasarkan arah pak Gubernur, setelah kita melakukan SKB kita harus saling bersinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga kawasan ini. Untuk apa? Kita kan butuh dana untuk pembangunan daerah dan pusat. Polanya itu yang harus kita lakukan, jadi kita bersinergi saja. Terkait hal ini, pak gubernur sudah meng-SK-kan tentang Satgas pengamanan laut, yang diketuai oleh Dan Guskamla, “tuturnya.

Di situ juga ada Dan Kogab, Lantamal, Korem, Kejati dan Polda. Semua komplit, seluruh instansi ada di dalam Satgas itu lanjutnya. Jadi kita transparan saja. Misalnya hak pusat berapa dan daerah berapa. Di samping itu ada juga tim promosi yang diharapkan bisa menjual kawasan terkait Labuh Jangkar ini. Juneidi menyebutkan, saat melakukan tugas turun langsung ke Selat Malaka, banyak kapal yang lalu lalang seperti jalan tol. Kapal tersebut berbaris di perairan Malaysia dan Singapura. Sementara di wilayah perairan kita tidak ada satu pun kapal yang berlabuh, “katanya.

Terkait pelantikan Awaluddin sebagai Dirut PT Pelabuhan Kepri, semoga apa yang menjadi harapan pak Gubernur Kepri harus terjalin sinergitas dan berkesinambungan. Kita harus sailng menjaga. BUP ada perusahaan publik yang artinya pemerintah Provinsi telah memberikan amanah untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana diharapkan pak Gubernur.

Antara lain, pelayanan kepelabuhanan, termasuk soal bagaimana mengelola Labuh Jangkar. Pendapatan itu nanti akan menjadi kontribusi bagi daerah. Nanti akan bersinergi.  Sedangkan kami hanya sebatas memberi bantuan teknis. Dan Biro Ekonomi sebagai pembinaan manajennya. Hal ini akan dipimpin oleh Asisten II Bapak Syamsul Bahrum. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Awaulddin, PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) akan mampu melaksanakan amanah sebagaimana diharapkan Pak Gubernur, “beber Junaidi di ruang pelantikan Awaludin sebagai Direktur PT. Pelabuhan Kepri. (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here