Akibat Tidak Transparan Soal Informasi, Pemko Tanjungpinang Tak Diberi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

0
20
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Kepri, gebraknusantara.co.id‌Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), telah  memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 kepada  Badan Publik Informatif Kabupaten, Kota dan Instansi  Vertikal tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

‌Penghargaan tersebut diraih oleh badan publik Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal yang memiliki komitmen dalam pengelolaan keterbukaan informasi.

‌Tokoh Pemuda Said Ahmad Syukri Alias SAS mengatakan, bahwa ketidaktransaparanan  Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dalam pengelolaan penggunaan anggaran dan pengelolaan informasi sebagai Hak untuk Tahu dan Hak memperoleh informasi sangat minim. Bahkan sangat tertutup.

‌”Tentu saja hal seperti ini sangat mengecewakan masyarakat yang membutuhkan informasi.  Apalagi terkait informasi pengelolaan anggaran daerah,  “tutur SAS.

‌Masyarakat juga melihat pada pemberitaan di sejumlah media massa, dan memahami kasus sengketa informasi tentang pengelolaan Dana Publikasi Pemko Tanjungpinang yang diajukan seorang warga masyarakat bernama Sholikin. Bahkan, kasus ini sudah dimenangkan oleh  Sholikin. Baik itu pada sidang di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau  maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Kota Batam. Namun, Pemko Tanjungpinang tetap ngotot melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Padahal, salah satu bunyi pasal didalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyebutkan, bahwa Pengelolaan Anggaran harus transparan dan terbuka untuk umum, “ungkap SAS.

‌”Wajar juga DPRD sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi Anggaran daerah, melakukan hak-haknya dalam pengawasan. Apakah itu Interpelasi atau Hak Angket, terkait dengan TPP ASN “tutur SAS.

‌Lanjut SAS, “Intinya pengawasan untuk membuka informasi yang sebenarnya walaupun itu terkait Penggunaan Anggaran TPP ASN untuk  kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, “sebutnya.

‌Seharusnya, Kepala Daerah datang untuk memberikan informasi. Bukan malah berbelit- belit atau beralibi. Terkesan tampak ketakutan seperti sekarang. Jika Kepala Daerah datang pada saat dipanggil, tentu saja masyarakat  tidak menilai negatif. Karena, bagi yang salah, cenderung akan menghindar dan menutupi. Tapi ketika dia benar akan berani menghadapi.

‌”Permasalahan TPP ASN ini juga harus dipahami. Bahwa masyarakat juga berhak memporoleh informasi terkait permasalahan TPP ASN. Karena, hal itu adalah  Anggaran Daerah bukan dana pribadi. Karena, Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi yang diamanatkan oleh Konstitusi. Pemda harus bisa sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran. Sehingga, pemenuhan atas hak memperoleh informasi tersebut. Khususnya bagi Badan Publik seperti Pemko. Dalam UU No. 14 tahun 2008 merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, “ujar SAS. (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini