Dana Proyek Tak Kunjung Cair, Para Kontraktor Menjerit

0
319
dana proyek
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idDi penghujung Tahun Anggaran 2018 ini, mulai terdengar celoteh miring tentang dana proyek dari sejumlah Kontraktor dan Konsultan yang telah menyelesaikan pekerjaan pada proyek pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal tersebut terkait pembayaran dana proyek yang tak kunjung terealisasi pada sejumlah dana proyek yang telah rampung dikerjakan. Namun, pihak Pemprov Kepri belum juga melaksanakan kewajibannya membayar kepada kontraktor dan Konsultan.

Membuat para Kontraktor dan Konsultan yang seyogjanya telah menerima pembayaran pada akhir tahun ini, justru harus gigit jari karena dana proyek. Lalu kemana tanggungjawab Gubernur selaku pemegang amanah jalannya roda Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau terhadap ratusan nasib kontraktor tersebut. Pada hal Nurdin Basirun selaku Gubernur tahu persis dan pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Kontraktor bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Karimun kala itu.

belum lagi derita yang dirasakan ribuan pekerja yang selama ini mengabdi pada kontraktor yang mengerjakan proyek. Saat ini kondisi ribuan para pekerja itu cukup sengsara, lantaran tak lagi punya biaya untuk menghidupi keluarga. Jika hal ini tidak segera diatasi, tentu saja bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. kejahatan dan tindakan kriminal di Provinsi Kepulauan Riau bisa meningkat demi sebuah perut.

Salah seorang rekanan yang bermitra dengan PemProv Kepri sebagai Pihak II yang enggan namanya untuk dipublikasikan dan memiliki ratusan orang pekerja, mengakui, kalau dirinya saat ini sedang diuber pekerjanya, guna menuntut upah. Soalnya, upah mereka belum bisa dibayar sepenuhnya. kendati pekerjaannya sudah selesai dan diserah terimakan oleh SKPD yang bersangkutan. Pemicunya, lantaran pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau belum membayarkan tagihan (Termijn) Seratus Persen (100 %).

“Iya, terus terang saya bilang, kalau saya sekarang ini lagi dicari-cari karyawan saya. Mereka mau meminta kekurangan gajinya yang belum saya bayar. Bagaimana saya bisa membayar sepenuhnya. Sedangkan saya belum menerima pembayaran dana proyek dari BPKAD. sudah hampir 1 (satu) Bulan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD berada di Keuangan Kantor Gubernur. Sebenarnya saya bukan lari dari tanggungjawab bang. Tapi memang dana proyek yang belum cair, “sebut pria berinisial A ini dengan raut wajah sedih.

Di tempat terpisah, seorang karyawan yang mengaku bekerja pada salah satu Perusahaan Kontraktor yang bermitra dengan PemProv Kepri, mengatakan, bahwa dirinya telah dililit hutang lantaran gajinya tak kunjung dibayar sepenuhnya oleh kontraktor dimana tempat mereka bekerja, “gimana ini bang. Kok gaji kami nggak dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan tempat kami bekerja. Asal kami tanya, perusahaan selalu bilang, belum ada pencairan dari Pemprov. Jadi sampai kapan kami begini bang, “kata lelaki berambut gondrong itu memelas.

Gonjang-ganjing soal lambannya proses pencairan terkait sejumlah dana proyek di Pemprov Kepri, membuat Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri terpanggil untuk mengomentarinya.

Menurut lelaki berbadan hitam manis ini, bahwa sikap Pemerintah Provinsi Kepri sudah keterlaluan. Bahkan, ketua LSM yang dikenal vocal ini, juga menuding Pemerintah Provinsi Kepri tak punya hati nurani, “bagaimana sih sistem administrasi dan pengawasan di jajaran Pemprov Kepri ini. kok terkesan amburadul begini, masak setiap tahun harus terakhir ini harus kayak gini terus, sudah mau akhir tahun begini masih banyak pencairan terhadap sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek belum terbayarkan sepenuhnya kendati kewajiban rekanan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan. malah ada istilah Kas lagi kosong, kan ini kerja gila, masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong. Kerja apa mereka sebagai regulasi pemerintah. Takutnya, dana proyek diputar atau dipergunakan untuk pos kegiatan yang lain dulu, atau malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi“ sebut Sholikin geram.

Ditambahkannya. Jika hal ini masih terbiar dan berlarut-larut, saya akan undang para kontraktor itu. Dan langkah selanjutnya, saya atas nama LSM, akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Soalnya, menyangkut periuk nasi dan hajat hidup para pekerja yang terancam tidak bisa masak di rumah lagi, Gubernur Kepri harus bertanggung jawab dan turun tangan akan semua ini. Katanya.

Sementara itu, rumor yang berkembang hangat di lapangan dan awak media, bahwa Andri Rizal atau yang biasa dipanggil Coky, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau, telah malarikan diri dari tanggungjawabnya. bahkan Coky jarang masuk Kantor dan banyak tinggal di Kota Batam. masih menurut rumor Coky hanya memerintahkan kepada bawahannya untuk membayarkan SPM-SPM yang mempunyai “kekuatan besar” baik dikalangan politisi, birokrasi dan rekanan yang mempunyai Backing orang-orang kuat.

Hal tersebut terbukti, ketika media ini mau melakukan konfirmasi ke Kantor BPKAD pada Jum’at (07/12/2018). Salah seorang staf di depan kantor itu mengatakan, kalau Kepala Kantor sedang Dinas Luar alias DL, “mau cari siapa pak ? oohhh . . . kalau Kepala Kantor sedang DL, “sebut wanita berkerudung itu, sambil menyerahkan buku tamu. (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here