DPD RI Memberikan Pandangan Pendapat Terhadap RUU Penanggulangan Bencana

0
5

Jakarta, gebraknusantara.co.id 

DPD RI memenuhi undangan rapat kerja dari Komisi VIII DPR RI, Rabu 13 April 2022. Rapat tersebut membahas tentang RUU Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara Tripartit. Yaitu, DPR, DPD dan Pemerintah. Terkait kelembagaan BNPB, Aji Mirni Mawarni mewakili DPD RI  menegaskan, bahwa DPD RI mendukung penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya, “ucap Aji.

IMG 20220413 151051 compress33

Ditambahkannya, terkait Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, “DPD RI tetap pada pendapat semula, bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk (i) dana siap pakai paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan (ii) dana abadi. Terhadap hal ini, pemerintah yang tadinya mengusulkan hal ini, justru menarik usulan tersebut.

IMG 20220413 150915 compress18

Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan, bahwa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dihentikan pada pembahasan tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan nomenklatur kelembagaan BNPB. DPR dan DPD meminta penyebutan kelembagaan BNPB secara eksplisit dalam RUU. Sedangkan Pemerintah menginginkan kelembagaan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

IMG 20220413 150859 compress76

Anggota Komite II DPD RI yang hadir pada Rapat Kerja dengan DPR RI yaitu Aji Mirni Mawarni, ST., M.M. (Kalimantan Timur), Ir. Stefanus, B.A.N. Liow, M.AP. (Sulawesi Utara), dan Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H. (Kalimantan Tengah). (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini