Kawasan Hutan Lindung di Bintan Bersertifikat HGB, Koq Bisa Yaa . . . ! !

0
86
Bintan
Dikawal sejumlah aparat kepolisian, koordinator aksi damai menyerahkan surat yang berisi sejumlah tuntutan. 
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id – Kian memuncak. Keresahan Petani yang telah bertahun-tahun mengelola lahan di desa Lome Kecamatan Toapaya Utara Kabupaten Bintan, tampak mulai kehabisan sabar. Pasalnya, hampir setiap hari ada saja pihak yang merongrong kegiatan mereka di lokasi kebunnya.

Ratusan Petani yang selama ini serius mengelola lahan di dua lokasi, semata-mata untuk menghidupi keluarganya. Baik itu untuk kebutuhan makan maupun untuk biaya sekolah anak. Tapi,  semakin hari terasa semakin banyak tekanan dari pihak-pihak yang mengaku orang-orangnya PT. Buana Mega Wisata (BMW).

IMG 20211104 124001 compress28
Ketua Kelompok Tani sedang menyampaikan orasinya di depan kantor wilayah BPN Kepri di Tanjungpinang.
 Bahkan, orang-orang tersebut tak sungkan mengakui, kalau lahan itu telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Parahnya lagi, orang-orang yang berpenampilan bak Preman itu, berani melarang Petani yang mau mengolah tanaman yang ada di lokasi kebunnya.

Ujung-ujungnya, ratusan Petani yang selama ini bertani di kawasan itu, tak bisa masuk ke kebunnya. Dan semua tanaman yang ditanamnya, kini terbiarkan begitu saja. Bahkan, telah berlangsung selama empat bulan.

Akibatnya, semua Petani yang merasa dirugikan, berniat akan membuat aksi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak. Tapi sebelum menggelar aksinya, para Petani terlebih dahulu memohon izin ke Polda Kepri. Untungnya, Polda Kepri mengizinkan.

Berbekal izin dari Polda, akhirnya para Petani akan menggelar aksi di depan kantor DLHK Provinsi Kepri. Namun, belum lagi aksi terlaksana, mendadak muncul seseorang yang mengaku utusan dari DLHK Provinsi Kepri. Pria berjidat lebar ini memohon kepada semua Petani, agar membatalkan rencana aksi itu,

“Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri. Saya ditugaskan untuk menemui bapak-bapak. Dan memohon agar rencana aksi ini dibatalkan saja. Karena, jika aksi ini digelar, akan merusak nama baik Kepala Dinas nantinya, “tutur lelaki asal Sumatera Utara ini memelas (03/11/2021).

Menghargai ucapan pria yang mengaku utusan dari DLHK Kepri itu, akhirnya kordinator aksi bernama Sukur memutuskan untuk menunda aksinya, “kita menghargai ucapan bapak petugas DLHK itu. Dan aksi ini kita tunda saja, “ucapnya kepada semua Petani yang ikut ke kantor DLHK.

Sebenarnya, persoalan status lahan itu telah lama muncul. Dan sampai saat ini masih belum jelas juntrungannya. Disatu sisi, ditetapkan sebagai Hutan Lindung. Tapi herannya, pihak BMW mengaku, bahwa kawasan tersebut adalah miliknya, dengan bukti Sertifikat HGB.  Pertanyaannya, mengapa ada HGU di dalam kawasan hutan lindung Kabupaten Bintan ? Rasanya perlu diusut asal muasal surat maupun status kawasan itu. Bukan hanya itu. Lembaga mana saja yang punya kewenangan dalam menetapkan status kawasan itu. Takutnya, ada pihak-pihak yang punya  kepentingan dengan samarnya status di kawasan itu.

Sebelumnya (21/09/2021), pihak DLHK Kepri, bersama sejumlah anggota Polisi Kehutanan (Polhut) Kepri, Ketua RT Lome di Kabupaten Bintan dan beberapa orang petugas Security PT. BMW melakukan penyisiran lahan Petani di desa tersebut. Guna mengecek dan memastikan status lahan yang dikelola 17 kelompok tani yang tergabung dalam komunitas Kelompok Tani Wono Agung. Lahan yang dikelola oleh 17 kelompok tani itu, berada di desa Lome dan desa Malangrapat Kabupaten Bintan.

Beberapa hari setelah pengecekan, muncullah Pemetaan atas lahan tersebut. Salah satu hasilnya menyatakan, bahwa status lahan yang dikelola kelompok tani itu adalah Hutan Lindung.

Suwari, ketua Komunitas Kelompok Tani Wono Agung menyebutkan, “kami masyarakat pengelola lahan ini hanya untuk bercocok tanam. Tapi, lahan yang kami kelola justru diklaim oleh PT. BMW. Sembari mengaku telah memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB), “tutur Suwari.

Akhirnya, muncullah sejumlah pertanyaan dari berbagai  kalangan, “mengapa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri  selama ini diam seribu bahasa ? Bahkan tidak melakukan peneguran maupun mencari solusi. Paling tidak memberi sanksi kepada pemilik surat Hak Guna Bangunan tersebut. Karena, posisi lahannya berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Bintan. Bukan hanya itu. Hal seperti ini memang layak digiring ke Ranah Hukum. Agar statusnya jelas. Paling tidak, diketahui siapa yang terlibat didalamnya.

Disisi lain, Hendri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), coba dikonfirmasi melalui layanan WA ke Ponselnya (03/11/2021). Namun sayang, orang nomor satu di dinas lingkungan hidup ini terkesan tak kooperatif. Hendri  malah mengirimkan link berita dari media online tentang aksi demo di Dompak kemarin. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini