JPKP Akan Laporkan Beberapa Orang Anggota DPRD Yang Ditenggarai Mendukung Dugaan Korupsi TPP-ASN Kota Tanjungpinang Ke Kejati Kepri

0
35
DPRD
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idDugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, telah diputuskan pada proses Hak Angket di DPRD Kota Tanjungpinang belum lama ini.

Terkuaknya persoalan tersebut, berawal dari laporan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dan sampai saat ini persoalan itu jadi gunjingan hangat ditengah-tengah masyarakat Tanjungpinang.  Apalagi hasil penyelidikan Angket telah selesai, dengan dugaan ada indikasi korupsinya.

DPRD
Adiya Pramana Rivaldi, ketua JPKP Provinsi Kepri bersama Jusri Sabri, saat mengadakan orasi di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta beberapa waktu lalu. 

Penjelasan Adiya Prama  Rivaldi, Ketua JPKP yang melaporkan persoalan itu ke Kejati Kepri, bahwa dirinya tetap bersikap tegas dan akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) beberapa orang anggota DPRD yang berasal dari beberapa Fraksi di DPRD, lantaran tidak ikut serta hadir dalam sidang paripurna Hak angket DPRD terkait adanya dugaan korupsi atas Tambahan Penghasilan Pegawai – Aparatur Sipil Negara (TPP – ASN).

Adi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang, bahwa apa yang dilakukan Walikota Tanjungpinang terkait TPP-ASN, jelas-jelas telah melanggar aturan yang berlaku di negeri ini. Dan terindikasi kuat adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

Selain itu, Adi juga merasa miris melihat beberapa fraksi Partai yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang itu. Bahkan, dirinya menduga ada beberapa Fraksi di gedung wakil rakyat itu terkesan ikut mendukung Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang untuk terus melakukan dugaan Korupsi Uang Negara dengan Jumlah Miliaran Rupiah.

“Berdasarkan hasil penyelidikan angket DPRD, Walikota bersama Wakilnya terindikasi kuat melakukan dugaan korupsi. Dan hal itu dilakukan dengan sengaja serta ambisi yang kuat untuk  memperkaya diri dalam  menggunakan kewenangan dan jabatannya.

Bahkan dengan terbuka, mereka justru telah mengembalikan uang yang telah mereka makan,  ke kas Daerah. Tak tanggung-tanggung, uang yang dikembalikan pun jumlahnya miliaran rupiah, “sebut Adi.

Ditambahkannya. Kami sangat menyayangkan sikap beberapa anggota Fraksi di DPRD itu. Saya menilai, bahwa mereka hanya duduk dan diam. Bahkan, terkesan tidak mendukung proses hasil angket yang telah dilaksanakan, “ujarnya.

Masih menurut Adi. Disini kami tegaskan, bahwa kami akan melaporkan persoalan ini ke Kejati Kepri. Kami menduga, mereka ikut membantu dan mendukung Walikota dalam melaksanakan dugaan korupsi di Kota Tanjungpinang, “tutupnya.

Dijelaskannya, bahwa permasalahan itu telah melanggar UU No.31 Tahun 1999 yang di rubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi, sehingga diduga terkena pasal 15 UU Tipikor serta  terkena pasal 55 ayat (1) KUHP.  Dan bisa mendapatkan acuan pidana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2389K/Pid.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2012. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini