Kadisdik Tanjungpinang : “Penggunaan Buku LKS Tidak Lagi Diwajibkan”

0
59
Kadisdik
Dr. Mulia Wiwin, M.Pd, Kadisdik kota Tanjungpinang
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id – Terkait penggunaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS), yang selama ini tersedia di setiap jenjang sekolah, dan diperbolehkan dipinjam pakai oleh siswa, kini telah memiliki aturan tertentu. Hal itu disampaikan Dr. Mulia Wiwin, M.Pd, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tanjungpinang kepada wartawan (06/08/2021).

“Jika masih ada sekolah yang  mengadakan LKS, berarti telah menyalahi aturan. Tapi di sisi lain, ada juga sebagian orang tua atau wali murid, yang masih meminta, agar diberikan buku  LKS, “jelas Wiwin, di kantornya.

Wiwin melanjutkan, saat ini buku LKS sudah ditiadakan. Bahkan, sudah tidak dianggarkan lagi. Namun, beberapa orang tua atau wali murid masih berharap, agar buku LKS tetap diberikan kepada anaknya. Meskipun anaknya telah belajar secara Daring. Tujuannya, agar produktivitas anaknya bisa kian meningkat.

“Dan untuk masyarakat yang merasa kurang mampu dari segi ekonomi, apalagi dalam masa pandemi ini, setiap peserta didik diwajibkan belajar dari rumah menggunakan Smartphone. Memang, tidak semua peserta didik memiliki Smartphone. Untuk itu, disarankan agar segera melapor diri ke Sekolah, supaya didata, “tutur Kadisdik Kota Tanjungpinang.

Photo 1612584562334 Processed compress59 2
Sholikin, ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi Provinsi Kepulauan Riau. 

Statemen Kadisdik kota Tanjungpinang itu mendapat respon positif dari Sholikin, Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut lelaki yang telah malang melintang berkutat di dunia organisasi ini, bahwa statmen Kadisdik kota Tanjungpinang itu sangat tepat disaat suasana seperti ini,

“Program dan langkah yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang terkait pengadaan Smartphone bagi anak yang kurang mampu, saya rasa sangat tepat disaat Pandemi Covid-19 ini. Dan saya berharap, pengadaan Smartphone bagi anak sekolah ini segera terealisasi. Agar siswa yang kurang mampu segera dapat mengikuti semua mata pelajaran dari sekolah, “sebut Sholikin di tempatnya biasa mangkal (06/08/2021).

Ditambahkannya. Yang penting, dalam proses pengadaan barang tersebut, harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, agar terhindar dari unsur Korupsi. Dan saya yakin, Diknas Kota Tanjungpinang sudah memikirkan landasan hukumnya. (Ahin).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here