Ketum LSM Forkorindo dan Ketua LSM Cindai, Serius Bahas Dugaan Penggelapan Pajak PT. MIPI

0
6

Kepri, gebraknusantara.co.id

Ketua Umum DPP LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo), Tohom. TPS. SE,  SH, MM, kembali menemui Ketua LSM Cindai Kepri, Edi Susanto,  guna pendalaman informasi tentang dugaan penggelapan pajak di PT. Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pertemuan itu berlangsung di Kota Batam Provinsi Kepri, Kamis (21/07/2022). Kedua aktivis serius membahas indikasi dugaan-dugaan penggelapan pajak di perusahaan tersebut.

“Saya sangat yakin dengan informasi dan data yang diberikan oleh Edi Susanto alias Edi Cindai. Karena beliau merupakan mantan pengurus di PT. MIPI yang posisinya sangat strategis terkait perijinan ekspor dan impor PT MIPI, “kata Tohom, Jum’at (22/07/2022).

Untuk itu, lanjut Tohom. Dirinya rela bolak balik Jakarta-Batam, karena sangat tertantang untuk membuka tabir gelap dugaan penggelapan pajak yang diduga merugikan negara ratusan miliaran rupiah.

“Untuk informasi awal, diduga perusahaan milik Sukadri yang bergerak di bidang furniture ini, dalam laporan impornya merupakan barang setengah jadi dari China. Namun setelah dibuka barang tersebut ternyata bukan barang setengah jadi. Melainkan barang yang sudah jadi dan sudah dalam keadaan terbungkus rapi, serta sudah ada leges Produk Made In Indonesia, “ujar Tohom.

“Permasalahan lainnya ialah, tentang lokasi pergudangan. Di dalam perijinannya, letak pergudangan berada di Kawasan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Tapi kenyataannya,  berada diluar luar kawasan FTZ, “sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Tohom juga menjelaskan, bahwa mereka akan kembali melakukan pertemuan di Jakarta,  guna pembahasan lebih lanjut beserta bukti-bukti yang ada.

Senada dengan itu, Ketua LSM Cindai, Edi Susanto yang dikonfirmasi terkait pertemuannya dengan Ketua Umum LSM Forkorindo mengatakan, bahwa dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT MIPI diperkirakan sudah mencapai Ratusan miliaran Rupiah.

Dijelaskan Edi, bahwa PT. MIPI memiliki Izin Usaha FTZ yang diterbitkan oleh BP FTZ Kabupaten Bintan Nomor: 12/ IU.BP.BINTAN/IX/2019 tanggal 02 September 2019, dengan alamat Jalan Nusantara Km. 23 Kampung Budi Mulya, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alamat tersebut  merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Indonesia (Free Trade Zone/FTZ).

“Namun kenyataannya, aktivitas PT. MIPI tidak beroperasi sesuai dengan alamat yang ada.  Melainkan beroperasi di Jl. Bukit Piatu Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang. Padahal, kawasan itu sama sekali bukan kawasan FTZ, “ujar Edi Cindai, Sabtu (23/07/2022)

“Jadi, lanjut Edi. Apa yang mereka perbuat selama ini, jelas-jelas merugikan negara. Khususnya dari sektor Pajak Impor Barang. Bukan hanya itu. Dari segi Bea Masuk Barang, dan setiap kali Impor Barang Produksi, Barang Konstruksi serta Alat Produksi PT. MIPI, Negara di rugikan hingga ratusan Juta, malah bisa mencapai milyaran rupiah. Nah . . . Jika dikomulatifkan,  total dugaan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perusahaan ini, mencapai  ratusan milyar rupiah, “tegas Edi Cindai. (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini