Komisi III DPRD Provinsi Kepri Soroti Proses Open Bidding

0
19

IMG 20200827 170000Surya Sardi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri.

Batam, gebraknusantara.co.id

Hasil seleksi jabatan terbuka yang biasa disebut Open Bidding, yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sampai saat ini masih berlangsung. Jika peserta lolos dari seleksi Open Bidding itu, peserta bakal menduduki jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dan para peserta yang mengikuti Open Bidding itu, telah melewati berbagai proses. Baik itu  kelengkapan administrasi maupun proses wawancara di Kementerian. Tapi belakangan, proses Open Bidding itu menuai kritikan tajam dari berbagai pihak. Diantaranya dari Surya Sardi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri. Menurutnya, Panitia Seleksi (Pansel) seharusnya menempatkan orang-orang yang berkualitas dan mumpuni dalam bidangnya.

“Tempatkanlah para calon pemimpin itu sesuai dengan skill dan keilmuannya. Jangan asal pilih dan sembarang saja. Tapi harus dilihat dari nilai-nilai dan bobot-bobot yang masuk dalam kategori berkualitas, “sebut Surya Sardi kepada wartawan, (27/08/2020).

Salah satu posisi yang menjadi sorotannya adalah, peserta yang bakal menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Kepri. Dari sejumlah nama yang akan menduduki posisi tersebut. Diantaranya, Heri Andrianto, SE, MM , Andri Rizal, SE, MM dan Dr. Aries Fhariadi, S.Sos, M.Si.

Dan akhirnya, diminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri, agar tidak asal memilih calon pejabat yang tidak berkualitas. Mengingat, yang namanya perencanaan, itu harus berkesinambungan. Sehingga tidak putus pada benang merah dan historisnya saja.

“Jadi, orang-orang pada posisi ini sudah harus mengikuti dari awal. Dan tahu persis desain Provinsi Kepri itu seperti apa. Bukan orang yang tiba-tiba muncul tanpa mengetahui histori dan Grand desain Kepri seperti apa, “tegasnya.

Selain itu, pejabat yang bakal dipilih, harus memiliki jejak rekam dan bukti yang kongkrit kepada Provinsi Kepulauan Riau .

Oleh karena itu, lanjutnya. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki skill dan memiliki akses yang tepat. Baik di daerah maupun ke Pemerintah pusat.

Baik itu ke Bappenas, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Departemen Dalam Negeri.

Mengingat posisi ini sangat penting, maka dibutuhkan sosok pejabat yang berkualitas dan memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan legislatif.

“Intinya, memang dibutuhkan  orang-orang yang berkualitas. Bukan tiba-tiba saja muncul untuk menangani kinerja yang masuk dalam kategori berat. Karena, posisinya sudah tiga besar, maka hak prerogratif-nya ada di pak Gubernur. Harapan kami, pak Gubernur bisa bijak dalam menentukan pilihannya. Dan kami minta melihatnya secara objektif para calon-calon tersebut, “terangnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here