Koq Bisa . . . Surat Sertifikat Pribadi Muncul Diatas Lahan Sertifikat HGB Milik PT. Kemayan Bintan

0
465
IMG 20210210 142357 compress33Iskandar, Kepala Kantor BPN kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Hasil verifikasi lahan terindikasi terlantar yang disurvey Tim C pertengahan bulan September tahun 2020 lalu, masih menuai segudang tanya. Empat bulan berlalu sejak Tim C meninjau lokasi bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Kemayan Bintan itu, sampai kini terkesan masih ngambang.

IMG 20210210 142534 compress24 scaledRombongan Tim C, saat melakukan verifikasi di kawasan Dompak beberapa bulan yang lalu. 

Rabu (10/02/2021), media ini menyambangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Tanjungpinang. Guna melakukan konfirmasi terkait hal tersebut diatas. Ditemui di ruang kerjanya, Iskandar, Kepala BPN kota Tanjungpinang ini mengatakan, “di lokasi itukan banyak surat tanah milik masyarakat. Jadi sampai saat ini masih di-inventarisir. Seperti Surat Sertifikat, Surat Alas Hak. Bahkan, masih banyak yang berstatus Surat Keterangan Tanah (SKT). Jadi, kami masih melakukan inventarisasi terkait semua surat tanah yang ada di lokasi itu, “kata Iskandar di ruang kerjanya.

IMG 20210210 142426 compress61 scaledUsai melakukan wawancara, Kepala BPN kota Tanjungpinang berfoto bersama awak media di ruang kerjanya. 

Penjelasan orang nomor satu di kantor BPN Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau ini sedikit membingungkan. Dan ketika ditanya, mengapa ada Surat Hak Milik (SHM) pribadi diatas lahan yang telah bersertifikat HGB. Iskandar hanya bisa menjawab seadanya, “oohh . . . Kalau soal itu, dulu kan masih menerapkan sistem manual. Jadi, bisa saja dikeluarkan Sertifikatnya. Tapi kalau sekarang, sudah lebih rapi dan lebih canggih, “bebernya didampingi seorang stafnya  bernama M. Irfan, SE.

Photo 1612584562334 Processed compress59 2Sholikin, ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi Provinsi Kepulauan Riau.

Jawaban nyeleneh Kepala BPN ini justru mengundang komentar dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri. Di hari yang sama, setelah mendengar penjelasan dari Iskandar, Sholikin, Ketua LSM Gebrak Provinsi Kepri ini terpanggil untuk mengomentarinya.

Menurut dia, penjelasan kepala BPN Kota tersebut  sangat nyeleneh. Bagaimana mungkin bisa terbit Sertifikat tanah diatas lahan yang sudah bersertifikat. Sepertinya, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi dalam proses verifikasi atas lahan itu, “sebut Sholikin di bilangan Bintan Centre Tanjungpinang.

Dilanjutkannya. Dirinya akan terus memantau perkembangan proses lahan yang dikuasai oleh PT. Triera Pratiwi Development (PT. TPD) yang sebentar lagi akan habis masanya. Semoga tanah yang terindikasi terlantar ini dapat segera diselesaikan. Dan Sholikin juga berharap, agar Kepala BPN Kota Tanjungpinang yang sekitar 2 (dua) Bulan lagi memasuki masa pensiun, dapat menorehkan sejarah dan menyelesaikan status tanah HGB No. 0878 PT. TPD itu.
Bila dalam rentang waktu masa pensiun belum juga ada perkembangan, Sholikin berjanji akan mengirim surat atau menghadap langsung kepada Menteri ATRB, Sofyan Djalil di Jakarta.

IMG 20210210 162642 compress22Rahmanullah alias Tino, ketua LSM GRPK Provinsi Kepulauan Riau.

Hal senada juga disampaikan Rahmanullah. Pria yang biasa disapa Tino ini, juga merasa aneh mendengar penjelasan Iskandar, “kalau saya amati ucapan pak Iskandar itu (Kepala BPN-red) rasanya sangat menggelitik dan mengherankan. Meskipun beberapa tahun lalu hanya menerapkan system manual dalam penerbitan Sertifikat tanah, tapi kan tetap saja ada aturan yang harus diperhatikan. Saya menilai, penjelasan pak Iskandar yang mengatakan ada Sertifikat diatas lahan yang bersurat HGB, pasti ada aturan yang telah dilanggar. Saya sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Relawan Peduli Kepri,(GRPK), akan membawa persoalan ini ke lembaga yang lebih tinggi, “ujar Tino di samping RSUP Tanjungpinang (10/02/2021). (Richard).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here