KPK Panggil Kepala BPN Provinsi Riau Terkait Suap Bupati Kuansing

0
106
kpk
M. Syahrir, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
Riau, gebraknusantara.co.id – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau M. Syahrir akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK), terkait kasus dugaan suap izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuantan Sengingi (Kabupaten Kuansing).
IMG 20211117 231708 compress38
Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK

“M. Syahrir akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Putra (AP) Bupati non aktif Kabupaten Kuantan Sengingi, “kata Ipi Maryati Kuding selaku Plt juru bicara KPK menjelaskan secara tertulis, Rabu (17/11/2021).

KPK dalam hal ini juga telah menetapkan tersangka lain dari unsur swasta yakni General Maneger PT. Adi Mulia Agrolestari (PT. AA), Sudarso (SDR). PT. AA mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024, “ungkap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan perpanjangan HGU adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Diketahui, 20 persen lokasi kebun kemitraan PT. AA tersebut, berada di Kabupaten Kampar. Seharusnya, letak kebun kemitraan tersebut harus berada di Kabupaten Sengingi.

“Supaya persyaratan ini bisa terpenuhi SDR meminta surat permohonan ke Bupati Kabupaten Kuansing AP untuk PT. AA menjadi kebun kemitraan di Kabupaten Kuansing, “ujar Lili dalam konfrensi Pers di gedung KPK, Kamis (19/10/2021) silam.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara AP dan SDR. Dan di dalam pertemuan tersebut, AP mengatakan untuk mengurus perpanjangan izin HGU bisa dilakukan di Kabupaten Kuansing, dengan biaya uang sebesar Rp. 2 Milyar.

“Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut,  “pungkas Lili mengakhiri. (Joell)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini