LSM Gebrak Akan Laporkan Masalah Tambang Bauksit Ilegal ke Presiden

0
97
tambang
Sholikin, ketua LSM Gebrak Kepri, berfoto bersama Bibit Samad Rianto.
Bintan, gebraknusantara.co.id – Praktek tambang Bauksit secara liar di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau terus menjadi sorotan. Mulai dari masyarakat awam, Organisasi Kepemudaan, sampai pada jajaran aparat penegak hukum.

Gugusan Pulau-Pulau kecil yang mengelilingi Pulau Bintan, pada umumnya ditumbuhi berbagai jenis tanaman Bakau/Mangrove. Selain itu, tanaman Bakau juga termasuk kekayaan alam yang dilindungi oleh negara. Ironisnya, masih saja dicabik-cabik.

Belakangan ini, rentetan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), telah dirusak oleh sejumlah tambang Bauksit ilegal. Pada umumnya, komunitas penambang Bauksit itu selalu mengaku, kalau aktivitas yang dilakoninya mempunyai izin. mereka punya dalih dengan bahan galian temuan yang dikandung didalam setiap perizinan yang telah di dapat. Padahal, jika diamati lebih jauh, sangat berbeda kinerjanya dengan perusahaan pemilik izin kouta eksport.

Parahnya lagi, pegiat tambang Bauksit berizin “Kamuflase” itu, selalu meninggalkan lokasi tambang Bauksit yang telah digali. Artinya, lahan yang telah diobrak-abrik dengan alat berat, justru ditinggal begitu saja, tanpa melakukan pemulihan lahan. Yang penting, bisa meraup keuntungan ribuan bahkan ratusan Dollar Amerika.

Bukan hanya itu. Gencarnya sorotan media massa lokal maupun skala nasional. Bahkan, kritik keras dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun terbilang rutin. Tapi, hal tersebut malah terkesan dianggap suara sumbang. Bagai ungkapan pepatah lama yang berbunyi, Anjing Menggonggong, Kafilah tetap Berlalu. Ujung-ujungnya, lingkungan pun menjadi korban.

Selain merusak ekosistem, praktek tersebut juga identik dengan pemusnahan biota laut yang selama ini hidup disekitar lokasi pertambangan. Akhirnya, warga yang berprofesi sebagai nelayan tradisional pun menjerit lantaran dampak buruk yang didapat. Soalnya, hasil tangkapan yang selama ini bisa diperoleh di pinggiran pantai, kini harus jauh-jauh mengayuh sampan nya ke tengah laut, agar bisa mendapat hasil. Alih-alih, nelayan yang merasa tempatnya mencari nafkah terusik, menjerit. Dan jeritan nelayan tradisional itupun membahana lewat media massa. Akhirnya, jeritan itu sampai ke telinga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Tak pelak. Kamis (06/02/2019) lalu, beberapa orang staf dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta Direktur Penegakkan Hukum (Gakkum) Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, langsung memantau dan mengabadikan akivitas tambang Bauksit ilegal melalui udara. Personil Kementerian ini memantau menggunakan Helikopter.

Tak cukup sampai disitu. Rombongan juga meninjau langsung ke lokasi tambang Bauksit yang beroperasi disejumlah pulau di Kabupaten Bintan. Dengan menaiki Sampan (Pompong-red), rombongan bergegas menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah tiba di salah satu lokasi tambang Bauksit, para penegak hukum itu tampak sedikit tercengang melihat kondisi pulau yang telah porak poranda dan rusak parah.

Sambil mengamati, para staf Kementerian yang diutus langsung oleh Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia itu, langsung mencari dan mencatat siapa saja yang dianggap bertanggungjawab atas rusaknya lingkungan dan ekosistem.

Reaksi atas kehadiran rombongan, membuat suasana sedikit tegang. Situasi di sejumlah titik lokasi saat itu langsung berubah. Semua aktivitas yang sedang beroperasi, mendadak terhenti.

Namun sayang. Kegiatan yang sempat terhenti, ternyata hanya sekejab. Informasi yang diperoleh, saat ini kegiatan tersebut telah beroperai kembali. Padahal, disejumlah titik lokasi, telah diberi PPNS Line. Artinya, areal yang diberi pita berwarna kuning itu, tidak diperbolehkan ada kegiatan. Tapi yang terjadi justru berbeda dan berbanding terbalik. Di kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu, malah digali kembali secara membabi buta. Hal itu terjadi, setelah rombongan beranjak meninggalkan Pulau Bintan.

Anehnya lagi, pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), seakan tutup mata. Yerry Suparna, Kepala Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), coba dikonfirmasi melalui layanan WA ke ponsel nya. Namun sayang, orang nomor satu di dinas ini, hanya bisa menjawab seadanya.

Herannya lagi, Yerry justru mengarahkan ke bagian Unit Pelayanan, “hal itu sudah kami ketahui. Sebaiknya dibahas dengan Ka UPTD/KPHP Bintan/Tanjungpinang, “sebut Yerry membalas konfirmasi (11/02/2019).

Tak tahan melihat kondisi hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu telah luluh lantak lantaran digerus monster perusak lingkungan itu, akhirnya Sholikin, ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri, kembali mengomentarinya. Lelaki yang juga menjabat sebagai ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) ini menyebutkan, bahwa kondisi hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah dirusak oleh tambang Bauksit liar itu harus dimintai pertanggungjawabannya dan bila perlu, diseret ke meja hijau.

“Saya sudah lihat kondisi hutan lindung itu. Memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Padahal, hutan itu ada juga yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Tapi kenapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memberi tindakan yang konkrit. Saya khawatir, telah terjadi persekongkolan jahat antara petinggi – petinggi di “Negeri Bumi Bunda Tanah Melayu ini” pada saat menerbitkan izin dengan sejumlah komunitas penambang. Tapi yakin lah. Saya akan tindaklanjuti permasalahan ini sampai ke Pemerintah Pusat. Hukum harus ditegakkan dan berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Kalau ada yang bersalah, harus dihukum. Jika dibiarkan, kasihan anak cucu kita kedepannya. Kalau alam telah hancur, mau jadi apa mereka. Makanya, ikutilah prosedur, tata cara dan hukum yang berlaku. Kalau kita tidak mau dikutuk oleh anak cucu kita dimasa mendatang, “Beber Sholikin yang juga menjabat sebagai Biro Humas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) DPD Provinsi Kepulauan Riau ini di kantornya (19/02/2019). (red).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini