Memalukan, Pemko Tanjungpinang Kalah di PTUN Melawan Seorang Warganya

0
1156
Pemko Tanjungpinang
Suasana persidangan di ruang sidang PTUN Tanjungpinang di Batam. 
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id – Sambil menikmati kopi panasnya di salah satu kedai kopi di bilangan Bintan Centre Batu Sembilan Tanjungpinang, Sholikin, tampak tersenyum sendiri mengamati layar Ponsel nya. Rupanya, Warga kota Tanjungpinang ini baru mendapat kabar dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui aplikasi E-Court, terkait putusan sengketa informasi yang dialaminya melawan Pemko Tanjungpinang.
IMG 20210911 141956 compress24
Pintu masuk kantor PPID kota Tanjungpinang. 

Kabar tersebut menyatakan, bahwa dirinya menang atas perkara yang bergulir sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam. Rasa gembira dan haru pun sontak menyelimutinya. Kabar sukacita itupun langsung mendorong semangatnya untuk mengabari rekan-rekannya.

Bukan hanya itu, lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau ini juga memberitahukan kabar tersebut kepada sejumlah Insan  Pers yang bertugas di kota Segantang Lada ini.
Senyum sumringah yang tak kunjung redup lantaran menang melawan Pemko, membuat suasana ngopinya pun semakin ceria. Ditambah lagi banyak rekan-rekan media yang datang mengucapkan selamat terhadap dirinya.

“Terus terang saya merasa terharu atas putusan PTUN Tanjungpinang ini. saya mengapresiasi kinerja dari para Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan para pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini.  Karena telah bekerja secara professional. Dengan azas keadilan berdasarkan bukti, data dan fakta sesuai dengan hukum yang berlaku, “ujar Sholikin kepada sejumlah rekan Pers, (10/09/2021).

Ke depannya nanti, lanjut Sholikin. Kita tinggal menunggu salinan berkas putusan yang akan dikirim kepada kita. Putusan ini bukan soal kalah atau menang. Tapi menitik beratkan kepada azas transparansi dan keterbukaan informasi atas penggunaan anggaran yang nota bene adalah uang rakyat. Rakyat berhak mengetahui hal itu. Karena ada hak rakyat untuk ikut mengawasi penggunaan dan pengelolaan anggaran yang terbungkus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), “beber Sholikin.

Disisi lain, media ini coba meminta tanggapan kepada Lia Andriani, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang diberi kuasa oleh Atasan PPID Pemko Tanjungpinang untuk melakukan Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam, terkait perkara tersebut diatas melalui layanan Ponselnya, (10/09/2021).

Namun sayang, konfirmasi yang dilakukan, justru tidak direspon. Bahkan, ditunggu sampai esok hari, Lia Andriani tidak juga  bergeming. Kuat dugaan, Kuasa Hukum Pemko Tanjungpinang ini merasa malu menanggapinya. Soalnya, Pemko Tanjungpinang sebagai Kliennya kalah telak dalam persidangan Sengketa Informasi di PTUN Tanjungpinang di Batam.  (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini