Papan Reklame Disebut Ilegal, Tapi Pembayaran Pajaknya Diterima

0
19
Ilegal

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id Tak mau dibilang ilegal, terkait papan reklame yang saat ini  sedang ditertibkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, akhirnya menuai protes. Komunitas pelaku usaha Papan Reklame di Tanjungpinang, yang telah bertahun-tahun menggeluti usaha tersebut, mendatangi gedung DPRD Kota Tanjungpinang Selasa (13/09/2022) lalu.

IMG 20220915 141930 compress71
Salah satu larangan pada Papan Reklame di jalan Bandara RHF Tanjungpinang.  

Kedatangan mereka mau mengadukan nasib usaha mereka yang kini sedang ditertibkan. Dengan dalih, papan reklame milik mereka disebut ilegal. Padahal, upaya mereka untuk mengurus perizinan ke Pemko Tanjungpinang sudah berulangkali dilakukan. Namun jawaban yang sering didapat dari petugas yang menangani, hanya kata Belum ada regulasi untuk perizinan papan reklame,

“Kami sudah bertahun-tahun berupaya mengurus perizinan.  Tapi selalu saja tak ada jawaban yang tegas. Justru kata-kata yang sering kami dengar dari petugas, Belum ada Regulasi untuk perizinan papan reklame, “papar Andi Cory kepada media ini (13/09/2022).

Bahkan, lanjut Andy Cory. Kami sebagai pelaku usaha Papan Reklame, tetap tertib membayar pajak dan retribusi kepada Pemko Tanjungpinang. Setiap kami membayar pajak, tetap diterima. Hal itu telah  berlangsung bertahun-tahun, “katanya tegas.

Jika status Papan Reklame itu dinyatakan ilegal, mengapa pajak yang dibayarkan diterima ? Hal inilah yang menimbulkan asumsi miring. Selain itu, Papan Reklame milik pelaku usaha itu juga banyak yang telah berdiri sampai bertahun-tahun. Tapi mengapa baru sekarang ditertibkan ? Dan dibawa kemana pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan selama ini ?

Ada indikasi, setoran pajak dan  retribusi yang dibayarkan oleh pelaku usaha Papan Reklame yang dituding ilegal selama ini, digelapkan.

Kamis (15/09)2022), Said Alvie, Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) kota Tanjungpinang coba dikonfirmasi lewat ponsel nya. Dan Alvie pun menjelaskan, “Rgulasi sudah ada bang. Yang kami tau,  Perwa nomor 70 tahun 2021
No. 2 dan 3. Pada prinsipnya, untuk di kami bpprd atas kontennya atau iklannya, dan atas penyelenggaraannya bukan izinnya, “kata Alvie.

Namun, lanjutnya. Kondisi hari ini Walikota fokus menata dan menertibkan konstruksi reklame.  Sehingga, kami mendukung kebijakan Walikota untuk menata ini semua. Dan berharap seluruh konstruksi berizin.  Barulah kami memungut pajaknya. Uang pajak reklame yang dibayar oleh penyelenggara konten atau iklan selama ini, semuanya masuk ke kas daerah. Karena kami memungut pajak atas penyelenggaraannya, “beber Alvie menjawab konfirmasi yang dilakukan. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini