Pelaku Usaha Papan Reklame Ajukan Permohonan RDP ke DPRD Kota Tanjungpinang

0
28
Pelaku Usaha Papan Reklame

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id Gonjang-ganjing soal papan reklame tak berizin, yang sempat santer pemberitaannya di kota Tanjungpinang, ujung-ujungnya menuai kritik dari pelaku usaha Papan reklame itu sendiri.

IMG 20220913 190328 compress18
Usai menyampaikan keluhannya, para pelaku usaha Papan Reklame berfoto bersama ketua DPRD kota Tanjungpinang (13/09/2022). 

Andi Cory Fatahuddin, salah seorang pelaku usaha Papan reklame di kota Tanjungpinang merasa heran dengan aksi penertiban terhadap papan reklame tak berizin yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang baru-baru ini.

Andy Cory (sapaan akrab-red)  merasa ada yang tak beres dalam system’ perizinan terhadap papan reklame yang cukup banyak ditemui di kota Segantang Lada ini. Menurutnya, dari ratusan papan reklame yang terpampang disejumlah titik, hanya 9 titik yang berizin.

“Ada ratusan papan reklame yang berdiri di kota Tanjungpinang ini. Setau saya, hanya 9 buah yang berizin. Tentu saja yang lainnya tak berizin. Tapi mengapa baru sekarang muncul ide menertibkannya ? Dan saya salah seorang pelaku usaha Papan reklame di kota Tanjungpinang ini, sudah berulang kali mengajukan permohonan perizinan terkait papan reklame itu. Tapi sampai sekarang tak pernah dikeluarkan, “ujar Cory di ruang kerja ketua DPRD kota Tanjungpinang (13/09/2022).

Ditambahkannya, “meskipun tak berizin, tapi kami tetap membayar pajak reklame ke Pemko Tanjungpinang. Herannya, setiap kali kami membayar pajak reklame, Pemko Tanjungpinang menerima pajak yang kami bayarkan. Kalau sudah begini, system’ apa sebenarnya yang diterapkan di kota Tanjungpinang ini, “katanya geram.

Jadi, lanjut Andy Cory. Saya datang ke gedung DPRD ini, mau menyampaikan keluh-kesah saya sebagai salah seorang pelaku usaha Papan reklame di kota Tanjungpinang ini. Saya meminta kepada wakil rakyat ini, agar sudi kiranya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan papan reklame yang ada di kota kita ini. Apalagi menyangkut pembayaran pajak reklame yang terus kami bayar. Sementara papan reklame kami disebut-sebut tak berizin. Lalu mengapa pajak reklame nya diterima, “beber Cory.

Menanggapi hal tersebut, Novaliandry Fathir, MH (Partai Golkar), mengatakan, “yaa . . . Kami hari ini telah mendengar keluhan yang disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha Papan reklame terkait sulitnya mendapatkan perizinan papan reklame dari pemerintah kota Tanjungpinang, “kata Fathir di ruang kerja ketua DPRD kota Tanjungpinang (13/09/2022).

Jadi, lanjutnya. “Sesuai berkas surat-surat itu yang baru kami terima, kami akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu. Dalam Rapat Dengar Pendapat nantinya, akan kita minta penjelasan dari dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa menjadi terang benderang, “ucapnya.

Disisi lain, pelaku usaha yang sama juga menyampaikan, “kalau menurut saya, kira-kira mampu nggak Pemko Tanjungpinang menerbitkan izin papan reklame ini. Karena setau saya, sejak tahun 2000, mereka memang tidak mampu mengeluarkan IMB maupun PBG untuk papan reklame. Yang pasti, selama ini  kami tetap pajak reklame kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, “sebut Iwan Laode tegas di pekarangan gedung DPRD kota Tanjungpinang (13/09/2022). (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini