Pembangunan di Kabupaten Kampar Dalam Dilema Dugaan Korupsi

0
68
Kabupaten Kampar
Riau, gebraknusantara.co.id – Sejak ditetapkannya dua orang tersangka, yakni MYS dan RA,  dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan ruang inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, yang merugikan negara hingga Rp. 8 milyar lebih. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi para pegiat Anti Korupsi di Kabupaten Kampar khususnya, dan di Provinsi Riau pada umumnya.

Banyaknya pekerjaan proyek pemerintah yang bermasalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Bukan hanya itu, masih banyak lagi dugaan jual beli proyek di pusaranan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, kejadian jual beli tersebut terindikasi sebuah penipuan oleh oknum OPD kepada pihak-pihak ketiga.
Hal tersebut diungkapkan Zulfaimi, salah seorang pegiat antikorupsi dari organisasi Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Minggu (14/11/2021).

IMG 20211115 145151 compress8

“Banyak kita lihat proyek yang bermasalah di Kampar ini. Selain pembangunan rawat inap kelas III RSUD Bangkinang yang kemarin, Jumat (12/11/2021) oleh tim penyidik Kejati Riau telah menetapkan dua orang tersangka MYS dan RA. Begitu juga dengan terang-terangan para oknum-oknum OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar menjual belikan paket pekerjaan yang sangat bisa mengganggu bobot dan mutu akhir dari pekerjaan proyek.  Karena, telah diperjual belikan 20% hingga 25% dari pagu dana pekerjaan tersebut, “tutur zulfaimi.

“Jadi kita seharusnya terpanggil dan ikut berempati terhadap dilema maraknya dugaan tindak pidana korupsi dan penyuapan di Kampar ini. Dan saya berharap kepada teman-teman pegiat dan pemerhati tindak pidana korupsi, dan juga teman-teman media yang ada di Kampar, untuk bisa bersinergi mengawal dan mengawasi kinerja dari pada OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kampar ini. Dan juga ikut mengawal kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh pihak penegak hukum. Baik pihak Kepolisian maupun oleh pihak Kejaksaan, “pungkasnya berharap.

Ada tiga unsur untuk dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh para oknum pejabat. Pertama, menyalahgunakan kewenangannya. Kedua, memberi keuntungan. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika proses yang sedang berjalan walaupun belum final ataupun belum berakhir, namun sudah ada indikasi atau dugaan kuat terjadinya penyimpangan maka bisa atau dapat di kategorikan sebagai  pelanggaran terhadap UU korupsi. (Joell).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here