Pengajuan Kasasi Pemko Tanjungpinang ke MA Terkait KIP Ditolak.

0
23

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id

Meski lama menunggu jawaban putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI, terkait Kasasi yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang beberapa bulan lalu, namun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tetap sabar menanti.

IMG 20220511 114905 compress74

Beberapa bulan lalu, terjadi proses persidangan antara Pemko Tanjungpinang dengan salah seorang warga Tanjungpinang bernama Sholikin. Persoalannya  menyangkut tidak diterapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemko Tanjungpinang. Dan persoalan itu bergulir sampai ke Persidangan.

Persidangan pertama Pemko Tanjungpinang kalah di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang. Berlanjut ke Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam. Dan juga dimenangkan Sholikin. Tapi, sepertinya Pemko Tanjungpinang tak mau dibilang kalah.

Ujung-ujungnya, Pemko Tanjungpinang pun melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung RepubIik Indonesia. Apesnya, langkah yang diambil Pemko Tanjungpinang melakukan Kasasi, justru ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IMG 20220511 114957 compress89

Selasa (10/05/2022), Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi Nomor : 78K/TUN/KI/2022 Jo dan Nomor : 16/KI/2021/ PTUN TPI, diperoleh. Surat tersebut menyatakan penolakan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang.

Bab XI, Pasal 49 dan pasal 51 UU-KIP menyebutkan,
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan Pasal 52 menyebutkan ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP, yang diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta.

Ditemui di kediamannya, Sholikin mengaku kaget ketika mendapat kabar dari MA, terkait penolakan Kasasi tersebut, “terus terang saya memang kaget juga setelah membaca surat dari MA itu. Kalau dipikir secara logika, saya ini hanya masyarakat biasa. Apalah daya saya melawan pemerintah. Apalagi menyangkut hukum, “ujar Sholikin (10/05/2022).

“Saya juga yakin, lanjutnya. Masih ada kebenaran dan keadilan di negeri ini. Apa yang jadi gunjingan di tengah masyarakat selama ini, terus terang saya membantahnya.  Hukum dan keadilan masih ada di negeri ini. Dan tak selamanya hukum itu tajam ke bawah tumpul keatas, “ucapnya.

Masih menurut Sholikin. Saya  juga mengapresiasi kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) atau Lembaga Peradilan di negeri ini. Mulai dari Tingkat sidang pertama di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, dan berujung ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, semua telah bekerja secara profesional, dengan memperhatikan data dan fakta dalam persidangan berdasarkan kacamata hukum yang benar, “bebernya.

Diharapkannya, agar pihak Pemohon Kasasi mentaati Keputusan Kasasi yang telah diputuskan dengan sebaik-baiknya. Dengan keluarnya Keputusan dari MA ini,  maka permasalahan yang  dimohonkan telah ingkrah (berkekuatan hukum tetap). Saya selaku Pemohon (Sidang di KI) akan segera mengajukan eksekusi sebagaimana jeda waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang, “tuturnya.

Sedangkan pihak Pemko Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang, ketika diminta tanggapannya melalui layanan WA dan ditelpon ke ponsel nya (10/05/2022), malah terkesan enggan menjawab alias bungkam. Malu kaleee . . . . ! ?  (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini