“Pengembangan Kawasan Kalimantan Barat Dan Agenda Utama Pembangunan Perbatasan Indonesia”

0
4

Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Mantan Tim Perumus UU Polri dan UU Pertahanan Negara di DPR-RI).

 

Kalbar, gebraknusantara.co.id

Kawasan Kalimantan Barat (Kalbar) adalah sebuah Daerah Otonom tingkat Provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia. Provinsi Kalbar memiliki posisi strategis, berpengaruh, dan menentukan. Posisi tersebut hadir dan tumbuh ketika dipetakan dan dirumuskan dari sejumlah perihal yang mendasar dan berbagai pertimbangan menyeluruh dalam konteks Kalimantan dan Indonesia. Faktor utamanya adalah keberadaan ekosistem geostrategis (geopolitik, geososial, geokultural, geoekonomi, dan lain-lain). Juga karena faktor kehadiran infrastruktur sumber daya potensial Provinsi Kalbar dan kawasan sekitarnya.
IMG 20220606 WA0012

Relevansi, urgensi, dan posisi Provinsi Kalbar semakin menjadi semakin strategis, berpengaruh, dan menentukan ketika berkaitan dengan posisi dan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan lokasi dan penetapan posisi IKN baru di kawasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada gilirannya menempatkan Provinsi Kalbar senantiasa berdampak dan berpengaruh terhadap IKN Nusantara dan Indonesia. Penguatan Provinsi Kalbar menjadi relevan dan mendesak untuk kemudian ditumbuhkan dan dimajukan.
IMG 20220606 WA0013

Doktrin utama pembangunan dan pemajuan Provinsi Kalbar adalah berfungsi dan bertujuan untuk memperkuat Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi strategis, berpengaruh, dan menentukan. Terutama di kawasan Kalimantan berbatasan di IKN Nusantara. Provinsi Kalbar secara Daerah Otonom dipimpin oleh Pasangan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan. Pasangan tersebut menggantikan Pasangan Gubernur Cornelis dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya yang berjasa memimpin dan berjuang melayani Provinsi Kalbar selama dua periode. Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus (membidangi infrastruktur dan perhubungan) senantiasa bersuara dan berjuang bahwa inti pemaknaan akan kebangunan, kebangkitan, dan kemajuan Provinsi Kalbar adalah terletak pada percepatan peningkatan dan perluasan kualitas infrastruktur secara bertahap dan menyeluruh.
IMG 20220606 WA0010

Provinsi Kalbar yang juga dijuluki “Provinsi Seribu Sungai”, terdiri dari empatbelas (14) daerah otonom (duabelas/12 kabupaten dan dua/2 kota). Provinsi Kalbar tergolong wilayah atau kawasan Bhinneka Tunggal Ika karena terdiri atas beberapa dan beraneka ragam secara majemuk suku, subsuku, etnik, subetnik, agama, kepercayaan, bahasa, subbahasa, adat istiadat, subadat istiadat, golongan, profesi, dan lain-lain. Provinsi Kalbar, berikut dengan beberapa Daerah Otonom di bawahnya adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dengan NKRI dan Pemerintah Nasional Kenegaraan RI. Gubernur adalah Wakil Pemerintah Nasional di Daerah.
IMG 20220606 WA0000

Provinsi Kalbar, juga merupakan kawasan perbatasan, yang secara geografis berbatasan langsung secara daratan dengan negara sahabat. Juga sebagian wilayah Provinsi Kalbar berbatasan secara lautan. Bahkan Provinsi Kalbar bersama dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berbatasan dan “berhadapan” langsung dengan Laut Cina Selatan. Letak posisi strategis geografis tersebut, pada dasarnya memengaruhi dan menentukan Provinsi Kalbar sebagai kawasan perbatasan. Kemudian yang harus senantiasa dan semakin dibangun dan diperkuat secara ekonomi, sosial, kultural, politik, pertahanan, dan keamanan.
IMG 20220606 WA0002

Visi, Misi, dan Program Nawacita dan Indonesia Maju dari jajaran Pemerintah Nasional Kenegaraan RI dibawah Kepemimpinan Presiden RI Jokowi, pada dasarnya kontekstual dengan keberadaan Provinsi Kalbar. Hakekat Provinsi Kalbar sebagai “Daerah Pinggiran (Daerah Perbatasan, Terluar, Terdepan), pada gilirannya mengalami kebangkitan dan kemajuan secara kualitatif normatif strategis. Apalagi kemudian ketika Provinsi Kalbar menjadi kawasan perbatasan dan penyanggah IKN Nusantara. Kepemimpinan Presiden RI berada dan bergerak pada posisi membangun dan memajukan Provinsi Kalbar dalam semangat dan format Pembangunan Menuju Indonesia Maju.
IMG 20220606 WA0001

Perspektif tersebutlah yang sejak dahulu kala, dan pada gilirannya kemudian, meletakkan dan mengingatkan untuk selalu dan semakin bertumbuh dan bergerak bersama. Lagi pula keseluruhaan civitas Kalbar dan semua pemangku kepentingan untuk senantiasa dan semakin “siap”. Ada kualitas kesiapan dalam konteks dan dalam kerangka menyeluruh dan mendasar secara utuh. Ada etos semangat dan jiwa raga kesatuan, keutuhan, dan kebersamaan dalam kerangka utama dan besar bagi penguatan masyarakat dan daerah secara bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
IMG 20220606 WA0005

Provinsi Kalbar harus senantiasa dan semakin membangkitkan, menguatkan, dan memajukan kualitas masyarakat, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Juga mengembangkan dan menggelorakan “sistem dan kultur” yang berbasis demokrasi, moderasi, toleransi, kesetaraan, dan solidaritas. Kemudian tumbuh dan terbangun sistem sosial dan kultur kebudayaan yang saling menghormati dan menghargai, yang saling melindungi dan mengayomi, yang saling menguati dan memaknai, yang saling membangun dan menumbuhkan, yang saling menggerakkan dan memajukan secara bersatu dan bergotongroyong berdasarkan Ideologi dan Falsafat Pancasila.

Kemudian mesti selalu dan terus menerus meningkatkan dan mempercepat kualitas pergerakan, pengembangan, dan pertumbuhan perekonomian, UMKM, keuangan, dan kewirausahaan. Demikian juga berbagai bentuk dan jenis jasa pelayanan umum yang strategis, teknis, dan berdampak baik dan positif bagi masyarakat dan daerah kawasan. Lagi pula keberadaan dan kebermanfaatan infrastruktur umum dan menyeluruh secara berarti dan memadai (antara lain : PUPR, Perhubungan, ESDM, dan lain-lain). Selanjutnya perihal pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, kepariwisataan dan kebudayaan, perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.

Kerangka pemikiran strategis serta ekosistem pertimbangan mendasar dan menyeluruh terhadap pengembangan kawasan Provinsi Kalbar dan agenda utama pembangunan perbatasan Indonesia, pada dasarnya memiliki daya dan dampak pengaruh yang menentukan. Daya dan dampak tersebut berkaitan dan berintikan pada kebijakan dasar dan agenda bagi percepatan peningkatan dan perluasan kualitas Pembangunan dan Pemajuan Provinsi Kalbar yang bersatu, demokratis, inklusif (terbuka), egaliter, solider, moderat, toleran, bersahabat, responsif, adaptif, akomodatif, adil, makmur, dan sejahtera.

Provinsi Kalbar, Kalimantan, Indonesia, memiliki dan mengandung amat banyak Sistem Nilai (Nilai-Nilai) dalam kerangka “merawat dan menjaga” Indonesia Raya. Nilai-Nilai kebaikan dan kemajuan tersebut, pada dasarnya mengembangkan dan menumbuhkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebangkitan, dan kebangunan Indonesia. Keindonesian tersebut akan semakin berarti dan bermakna ketika bertumpu pada kualitas otonomi daerah. Juga akan semakin berarti dan bermakna manakala berbasis pada penguatan Provinsi Kalbar.

Ada penguatan sistem sosial, sistem kultural, sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem keamanan, sistem pertahanan, dan lain-lain. Tumbuh subur dan bangun rapi stabilitas Provinsi Kalbar yang demokratis, humanis, sosiologis, dinamis, dialektis. Penguatan sistem serta penumbuhan dan pembangunan prinsip-prinsip keutamaan dan kebermaknaan tersebut ditempatkan dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan daerah Provinsi Kalbar. Ada penguatan dan pemajuan elemen kerakyatan dan komunitas kemasyarakatan serta keseluruhan elemen kewilayahan dalam satu tarikan nafas panjang dan lama civitas Provinsi Kalbar.

Selanjutnya, hadir pula pembangunan dan penegakan hukum yang mengukuhkan dan memancarkan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti. Hukum yang mendukung dan mendorong percepatan kemajuan masyarakat dan daerah berbasis kualitas dan profesionalitas manusia, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Hukum yang mendukung dan mendorong percepatan pergerakan dan pertumbuhan perekonomian, keuangan, UMKM, kewirausahaan, jasa pelayanan umum dan menyeluruh. Hukum yang mengkondisikan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang demokratis, humanis, sosiologis, dinamis, dan kondusif.

Stabilitas politik dan keamanan, tentu merupakan modal awal pontensial serta menjadi persyaratan standar dan penentuan dasar. Terutama bagi arah dan kebijakan  pengembangan kawasan Provinsi Kalbar dan agenda utama pembangunan perbatasan Indonesia. Khusus untuk penataan dan pembangunan stabilitas politik, harus senantiasa berbasis dan berorientasi pada beberapa perihal. Berbasis dan berorientasi pada pembangunan kapasitas sistem kelembagaan dan kapasitas institusi beserta kualitas keseluruhan sumber daya manusia (aparatur dan kepemimpinan).

Penataan dan pembangunan stabilitas politik, harus senantiasa diabdikan dan diperuntukkan dalam kerangka yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan kuat. Juga yang melayani dan mengabdi, yang kreatif, inovatif, efektif, dan produktif. Kemudian yang memotivasi dan menyemangati, yang menguati dan memaknai, yang menggerakkan dan mengorganisasikan, yang membangkitkan dan memajukan ; dan lain-lain. Stabilitas politik dengan demikian berkaitan juga dan berposisi pula dengan agenda pendorongan terhadap situasi, kondisi, dan iklim pembangunan dan penegakan supremasi hukum.

Formulasi dan artikulasi supremasi hukum yang ideal adalah ketika bermuatan pada kualitas penghormatan dan penegakan keadilan dan Hak Asasi Manusia ; pada pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan kualitas ekologi dan lingkungan hidup ; pada perawatan dan penumbuhan adat istiadat kesenian dan kebudayaan yang humanis, moderat, toleran, inklusif, akomodatif, non diskriminatif, dan lain-lain. Kemudian perihal stabilitas politik, pada dasarnya memiliki relasi saling melengkapi dan menguati dengan stabilitas keamanan. Ada bobot keterhubungan dan keterpengaruhan antar keduanya.

Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan stabilitas pertahanan dan keamanan dalam konteks pembangunan Provinsi Kalbar merupakan salah satu kebijakan penting dan berpengaruh. Juga menjadi salah satu agenda strategis dan menentukan bagi pemajuan Provinsi Kalbar. Perspektif tersebut dalam kaitan perumusan dan pemetaan kawasan Provinsi Kalbar sebagai Daerah Otonom tingkat Provinsi yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia. Kemudian perspektif dalam kaitan perumusan dan pemetaan Provinsi Kalbar sebagai kawasan Daerah Otonom tingkat Provinsi yang menjadi wilayah perbatasan dan penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perspektif kawasan geostrategis tersebut pada gilirannya telah, sedang, dan akan meletakkan dan menjadikan posisi, peran, dan tanggungjawab institusi yang memiliki tugas-tugas pokok dan fungsi utama di bidang pertahanan dan keamanan. Atmosfir penguatan dan pembangunan “Politik, Hukum, Dan Keamanan” (“Polhukam”) memang sebuah dan serangkaian politik kenegaraan yang relevan dalam konteks Provinsi Kalbar. Relevansi Polhukam tersebut tentu semakin berarti serius ketika dibumikan dengan relasinya di bidang perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, kemaritiman dan investasi dalam semangat Pembangunan Menuju Indonesia Maju.

Bidang “Polhukam” dalam konteks dan kerangka Provinsi Kalbar, memiliki formulasi dan mengandungi artikulasi Politik Kenegaraan (Politik Negara) Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ada Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, ada Politik Pertahanan dan TNI , ada Politik Penegakan Hukum, Politik Keamanan, Kepolisian, dan Kejaksaan, ada Politik Pelayanan administrasi dan fasilitasi Keimigrasian Hukum, ada Politik Intelijen Kenegaraan, dan lain-lain. Bidang Polhukam tersebut di atas dapat difahami dan dijiwai sebagai sebuah bidang pemerintahan kenegaraan yang menjagai, merawati, dan menyehati stabilitas politik dan keamanan kawasan sekitar IKN Nusantara dan perbatasan Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, pada dasarnya secara konstitusional menyelenggarakan dan mengorganisasikan keseluruhan institusi TNI beserta jajaran. Juga keseluruhan institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU beserta jajaran secara utuh dan menyatu. Penyelenggaraan dan pengorganisasian tersebut digelar, dipakai, digunakan, dan diorientasikan untuk pembangunan dan perkuatan keseluruhan institusi TNI. Utamanya dan intinya adalah bagi Sistem Pertahanan Negara. Demikian juga dengan ekosistem dan infrastruktur Sistem Pertahanan Negara dalam konteks dan dalam kerangka Provinsi Kalbar.

Percepatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (Anggota) dan sumber daya lainnya, berbasis pada pembinaan, pendidikan, pelatihan, pemeliharaan, dan perawatan terhadap Anggota. Perihal tersebut, secara kematraan diterjemahkan dan dilakukan oleh masing-masing matra. Tataran Matra TNI AD dibawah kepemimpinan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Tataran Matra TNI AL dibawah kepemimpinan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Tararan Matra TNI AU dibawah kepemimpinan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, secara institusional menyeluruh dan menyatu – telah, sedang, dan seterusnya menyelenggarakan dan mengorganisasikan Tugas Pokok dan Fungsi Utama Polri. Juga mengenai peran, tanggungjawab, dan kewenangan Polri beserta segenap jajaran. Penyelenggaraan dan pengorganisasian tersebut berlangsung dengan optimum dan maksimal secara berarti dan berpengaruh. Ada perkembangan yang serius dan kemajuan yang sungguh bagi pembangunan, pengelolaan, dan penguatan satuan-satuan wilayah di daerah-daerah dan satuan-satuan kerja di Polda dan Polres masing-masing.

Program dan agenda PRESISI semakin menemukan relevansi kebermanfaatannya dan akurasi kebergunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Juga bagi masyarakat regional internasional dan dunia global. Begitu pula dalam konteks dan dalam kerangka Provinsi Kalbar, institusi Polri selalu dan semakin mempercepat dan memperkuat peningkatan integritas, kredibilitas, kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas. Khususnya atas kehadiran dan keberadaan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Bhayangkara Negara. Utamanya dan intinya adalah di daerah dalam kaitan dengan Provinsi Kalbar.

Perspektif latarbelakang dan kerangka umum tersebut, menjadi diskursus ketika berlangsung pertemuan persahabatan dan diskusi strategis antara Penulis bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pol. Suryanbodo Asmoro dan Wakil Kapolda (Wakapolda) Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin, hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, di Ruang Kerja Kapolda, Kantor Polda, Pontianak, Kalbar. Kapolda Kalbar bersama Wakapolda Kalbar menerima kunjungan kedatangan Penulis di Kantor Polda.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Suryanbodo Asmoro adalah seorang jenderal perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1988 B. Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Menejemen Anggaran Satuan Perencanaan Mabes Polri (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Mabes Polri (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi/Sespimti Sespim Lemdiklat Mabes Polri (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Wakil Kapolda Kalimantan Tengah/Kalteng (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Kepala Divisi Hukum Mabes Polri (jabatan jenderal bintang dua), dan kini sebagai Kapolda Kalbar (jabatan jenderal bintang dua). Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Syafrudin adalah seorang jenderal perwira tinggi Polri lulusan Akpol tahun 1993.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Suryanbodo Asmoro adalah Perwira Siswa (Pasis) Polri yang mengikuti dan menamatkan (lulus) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Mabes Polri Tahun 2002 (duapuluh/20 tahun lalu). Kapolda Kalbar Irjen Pol. Suryanbodo sebagai Pasis Peserta Sespimmen Lemdiklat Mabes Polri Tahun 2002 tersebut, pangkat Mayor (Komisaris Polisi/Kompol), sama-sama satu angkatan sebagai Pasis Sespimmen dengan sesama perwira menengah Polri lainnya saat itu. Ada Pasis lulusan Akpol Tahun 1985, lulusan Akpol Tahun 1986, lulusan Akpol Tahun 1987, lulusan Akpol Tahun 1988 A, dan lulusan Akpol Tahun 1988 B. Pasis tersebut saat itu merupakan perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (KP/Kompol).

Penulis yang juga mantan Tim Perumus UU Polri dan UU Pertahanan Negara, saat itu diundang oleh Kapolri dan Kepala Sespim Lemdiklat Mabes Polri untuk menjadi Penceramah sebagai Dosen Tamu di depan Pasis Sespimmen Tahun 2002. Pasis Sespimmen tersebut, selain Kapolda Kalbar Irjen Pol. Suryanbodo Asmoro adalah, antara lain : mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Idham Azis ; Wakil Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar ; Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose ; mantan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Komjen Pol. Purn. Antam Novambar ; mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Purn. Paulus Waterpauw (kini sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat) ; Sekretaris Utama (Sestama) Badan Intelijen Negara (BIN) RI Komjen Pol. Bambang Sunarwibowo ; Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto ; Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel ; mantan Wakil Kepala Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Komjen Pol. Dharma Pongrekun ; dan lain-lain.

Pertemuan persahabatan dan diskusi strategis, berlangsung juga antara Penulis bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura (membawahi Provinsi Kalbar dan Provinsi Kalteng) Mayjen TNI Sulaiman Agusto (berbaju kaos merah). Pertemuan dan diskusi pertama berlangsung, hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, di Warung Kopi Asiang (Asiang sebagai Pemilik berciri khas bercelana pendek dan tanpa baju), di Pontianak, Kalbar. Pangdam XII/Tanjungpura didampingi oleh Dandim BS Pontianak Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Arh. Hendra Roza dan Komandan Detasemen Intelijen Kodam XII/Tanjungpura Letkol Inf. Try Purwanto. Pertemuan dan diskusi kedua antara Penulis bersama dengan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto (berbaju dinas TNI AD), berlangsung lagi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, di Ruang Pertemuan Pangdam, di Markas Kodam, Pontianak, Kalbar.

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto adalah seorang jenderal perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1988 B. Pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) Panju Panjung yang membawahi Provinsi Kalimantan Tengah/Kalteng (jabatan kolonel mantap tertinggi), sebagai Danrem Santiago yang membawahi Provinsi Sulawesi Utara/Sulut (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Kepala Staf Kodam/Kasdam XII/Tanjungpura (jabatan jenderal bintang satu), sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri/Danpussenkav Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD/Kodiklatad (jabatan jenderal bintang dua), dan kini sebagai Pangdam XII/Tanjungpura (jabatan jenderal bintang dua).

Ada sejumlah agenda tugas dan kegiatan serta kunjungan kerja Penulis, antara lain diundang menjadi salah seorang Pembicara dalam kegiatan Konsultasi Wilayah Se-Kalimantan Barat. Penyelenggara mengundang beberapa kalangan dan komunitas sebagai Pembicara. Bersama Penulis, diundang juga para Pembicara, antara lain : Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gubernur Provinsi Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Cendekiawan, Akademisi, Aktifis NGO/LSM, Kalangan Profesional, Pimpinan Ormas Kemahasiswaan Ekstra Kampus Tingkat Nasional dari “Kelompok Cipayung”, dan lain-lain. Konsultasi tersebut merupakan sebuah forum untuk memperkuat dan memajukan Kalimantan dan Indonesia, khususnya Provinsi Kalbar.

Rangkaian acara pertemuan diskusi dan agenda kegiatan Konsultasi Wilayah tersebut merupakan salah satu di antara beberapa tugas dan kegiatan Penulis selama di Provinsi Kalbar. Kunjungan kerja dan kegiatan Penulis, berlangsung setelah Penulis mengunjungi Yogyakarta dan Surakarta (Solo) untuk mengikuti dan menyelesaikan beberapa tugas dan kegiatan. Salah satu di antaranya adalah menghadiri undangan resmi Acara Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Sahabat Penulis : Ketua Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI) Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dengan Hj. Idayati (Adik Presiden RI Jokowi), di Solo, Jateng, Indonesia.

Bumi Khatulistiwa, Provinsi Seribu Sungai, Pontianak, Kalimantan Barat, 30 Mei 2022.

Salam Sehat Dan Sukses Bagi Kalimantan Barat, Kalimantan, Indonesia Maju”. (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini