Peringatan Hakordia 2021, Masyarakat Minta Jaksa Usut Tuntas TTP ASN Wako Tanjungpinang

0
20
Hakordia
Penyerahan pernyataan sikap oleh Korlap Aksi kepada Kasi Penkum Kejati Kepri. 

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idSejumlah massa yang menamakan diri masyarakat anti korupsi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menggelar aksi unjuk rasa di pekarangan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Kamis (09/12/2021).

Unjuk rasa ini bersempena  dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang ditetapkan tanggal 09 Desember dan diperingati setiap tahunnya.
IMG 20211209 165635 compress74
Suasana aksi di pekarangan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri. 

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan, Usut Tuntas Korupsi di Kepri, Bongkar Mafia Hukum di Kejati Kepri, Kejati Kepri Jangan Mandul, Hukum Mati Para Koruptor, serta beberapa spanduk lainnya.

IMG 20211209 165347 compress70 e1639095214937
Salah satu Spanduk bertuliskan Bongkar Mafia Kejati.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Budi Prasetyo dalam orasinya mendesak Kepala Kajaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di tujuh Kabupaten/Kota di Kepri. Salah satunya kasus dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Wali Kota Tanjungpinang, yang sedang ditangani saat ini.

“Kami mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung  (Kejagung) RI untuk segera mendesak Kejati Kepri menuntaskan dugaan kasus korupsi TPP ASN Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang telah dilaporkan oleh JPKP Kota Tanjungpinang pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu. Karena kami merasa masalah tersebut masuk dalam kategori penanganan kasus ringan, “ujar Budi.

Selain itu, sambung Budi, Kejati Kepri harus menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. Dan juga dugaan korupsi berdasarkan hasil temuan Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri. Baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Kepri, “katanya.

“Sampai sejauh ini, lanjut Budi. Dinilai belum ada prestasi yang bisa dibanggakan terkait hasil penanganan kasus korupsi yang ditangani pihak Kejati Kepri di wilayah hukum Provinsi Kepri, “ujar Budi.

Pantauan di lapangan, Korlap tampak menyerahkan pernyataan sikap yang diterima langsung Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kepri.

Selain itu, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat anti korupsi Provinsi Kepri ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Tanjungpinang.

Disarankan, agar aksi yang digelar masyarakat itu, baiknya  segera direspon. Takutnya, muncul riak-riak yang lebih mendalam atas dampak aksi tersebut.  Wasalam. . . . . ! ? (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini