Proyek Box Culvert Bernilai Miliaran Rupiah di Kabupaten Lingga Tampak Mangkrak

0
21
Box Culvert
Lingga, gebraknusantara.co.idProyek pembangunan Gorong-gorong (Box Culvert) senilai 1,6 miliar rupiah lebih di  Kabupaten Lingga, terancam gagal. Anggaran proyek tersebut dicomot dari APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun  anggaran 2022.

Box Culvert

Proyek miliaran rupiah itu berada   di Kelurahan Daik desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dikerjakan oleh CV. Sinar Telen.

Kondisi proyek terlihat tidak tuntas dikerjakan. Bahkan, terkesan mangkrak. Soalnya, cukup lama terbiar. Padahal, masa kerjanya masih berlangsung. Artinya, tenggang waktu pekerjaannya belum habis. Hal tersebut sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan media ini (30/08/2022) lalu.

Diperoleh informasi, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek  itu, disebut-sebut bernama Daniel. Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bernama Halomoan Manurung.

Atas informasi itu, media ini pun  coba melakukan konfirmasi kepada Daniel. Namun, Daniel Pejabat Pembuat Komitmen memberi arahan, agar media ini melakukan konfirmasi kepada Halomoan Manurung untuk mendapatkan penjelasan terkait permasalahan yang menyeruak di proyek itu.

Saat dikonfirmasi, Halomoan menjelaskan, “iya memang. Proyek itu sempat terhenti. Tapi kemarin, proyek itu sudah dikerjakan kembali oleh pihak yang bukan atas nama perusahaan. Artinya, dikerjakan oleh perorangan. Sedangkan persentasenya masih sekitar 20% Makanya belakangan muncul permasalahan, “kata  Halomoan mengakui, melalui ponsel nya (23/09/2022).

Sepertinya, pembangunan proyek itu masih diupayakan agar bisa selesai pekerjaannya. Informasi lainnya menyebutkan, bahwa beberapa hari lalu, proyek itu mulai dikerjakan kembali. Herannya, yang mengerjakan malah masyarakat setempat. Artinya, proyek itu bukan dikerjakan oleh perusahaan yang berbadan hukum.

“Iya bang, kemarin proyek itu mulai dikerjakan kembali. Tapi yang mengerjakan bukan atas nama perusahaan. Melainkan, masyarakat setempat, “ujar nara sumber yang enggan namanya disebut.

Jika diamati, proyek miliaran rupiah yang terkesan mangkrak itu, baiknya langsung saja ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), agar ditindaklanjuti ke ranah hukum. Bukan hanya itu, pelaksana proyek juga harus bertanggungjawab atas kondisi proyek tersebut. (Richard/Putra).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini