Sebelum Raib, Bangkai Kapal di Perairan Desa Mensanak Itu  Wajib Diawasi

0
6

Lingga, gebraknusantara.co.id

Bangkai kapal yang terbenam di perairan desa Mensanak Kecamatan Ketang Bidare Kabupaten Lingga, tampak masih berada di tempatnya semula. Bangkai kapal itu telah terbenam selama tiga tahun. Namun belakangan, mulai ada yang melirik. Bahkan,  mulai mengusik. Artinya, secara diam-diam ada pihak-pihak yang berambisi ingin mengangkat bangkai kapal tersebut.
IMG 20220706 WA0002Padahal, ada ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, masih ada peraturan lain yang harus dipatuhi ketika akan mengangkat bangkai kapal dari dasar laut. Dan juga, tidak dibenarkan mengangkat bangkai kapal dari dasar laut secara perorangan. Paling tidak, atas nama perusahaan yang berbadan hukum.

Tak hanya itu. Perusahaan juga diharuskan memiliki Standard Operasional (SOP). Dan juga, harus melengkapi  persyaratan lainnya seperti yang tertera dibawah ini :
1). Copy Akta Pendirian Perusahaan.
2). Copy izin Domisili Perusahaan.
3). Dokumen Rencana Penutuhan Kapal (Ship Recycling Plan).
4). Dokumen Rencana Fasilitas Penutuhan Kapal (Ship Facilities Recycling Plan).

Untuk mendukung persyaratan diatas, perusahaan juga masih menyiapkan persyaratan lain. Diantaranya :

1). Copy Surat Ukur.
2). Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
3). Copy Grosse Akta.
4). Copy Sertifikat Keselamatan.
5). Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran.
6). Copy Sertifikat Klas.
7). Copy Sertifikat Garis Muat.
8). Copy Sertifikat Management Keselamatan dan Dokumen Pemenuhan.
9). Copy Sertifikat Penghapusan (Deletion Certificate).
10). Daftar Inventaris Perlengkapan di Geladak dan Permesinan.
11). Dokumen Daftar Material Berbahaya di Kapal.
12). Copy Sertifikat Inventaris Material Berbahaya.
13). Dokumen Rencana Penutuhan Kapal (Ship Recycling Plan).

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, tentu saja membuat perusahaan yang akan melakukan pengangkatan bangkai kapal ataupun yang mau memotong bangkai kapal dari dasar laut, pusing tujuh keliling. Belum lagi biaya  operasional selama kegiatan berlangsung, terbilang cukup besar.
IMG 20220706 WA0000 Martin. D, Wadir LKPI Provinsi Kepri.

Gunjingan tentang rencana pihak-pihak tertentu akan menarik bangkai kapal Phonton itupun langsung merebak ditengah-tengah masyarakat. Membuat ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terpanggil untuk mengomentarinya.

Perlu diketahui, LKPI adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat. LKPI diberi kewenangan untuk memantau dan turut mengawasi laut di daerah.

Terkait rencana penarikan bangkai kapal Phonton itu, Martin. D, Wadir LKPI Provinsi Kepri mengatakan melalui layanan WA kepada media ini, “<span;>aktivitas seperti itu harus mengikuti prosedur yang ada. Karena, setiap bangkai kapal yang hendak ditarik dari dasar laut maupun akan dicincang, harus mengikuti aturan. Jika tidak mengikutinya, berarti kegiatan itu ilegal. Kegiatan seperti itu wajib diketahui oleh pihak Kesyahbandaran setempat, “tutur Martin lewat WA nya,  (05/07/2022).

Selain itu, lanjutnya. Semua  bongkahan logam yang telah ditarik ke darat, harus diangkut ke Pelabuhan resmi terlebih dahulu. Jadi, <span;>kami berharap kepada pihak-pihak yang ingin mengelolah limbah di laut (bangkai kapal-red), agar bisa mengikuti aturan yang ada. Mengenai keuntungan, tentu saja semua pihak juga harus dilibatkan. Khususnya Pemerintah Daerah (Pemda). Karena, hal ini bisa menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), “ujarnya, (Richard/Maniur).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini