Sidang Sengketa Informasi, Pemko Tanjungpinang Terkesan Enggan Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

0
232
Sengketa Informasi
Suasana persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idSidang lanjutan Sengketa Informasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), antara Pemko Tanjungpinang versus Sholikin (warga kota Tanjungpinang-red),  terus bergulir.

Sidang ketiga Selasa (19/04/2021) kali ini sedikit lebih lama dibanding sidang sebelumnya. Pukul 10.10 Wib persidangan dimulai. Pihak Pemohon dan Termohon dipersilahkan duduk di kursinya masing-masing.

IMG 20210420 195305 compress52 scaled
Duduk sendiri di sebelah kiri, Sholikin sebagai Pemohon dalan sidang Sengketa Informasi.

Dan Jazuli SH, Ketua Majelis Hakim tampak mengetuk Palunya, tanda dimulainya persidangan. Pertama, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Pemohon untuk menunjukkan kartu identitasnya (KTP-red) kepada Majelis Hakim. Kemudian, tiga orang pihak Termohon (utusan Pemko Tanjungpinang-red) yang hadir, juga ikut menunjukkan identitas masing-masing.

Sidang kali ini, cukup banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kedua belah pihak. Bahkan, kepada Pemohon juga ditanyakan apa alasannya meminta agar Pemko Tanjungpinang memberikan informasi terkait  penggunaan anggaran publikasi tahun 2019.

IMG 20210420 195351 compress49 scaled
Antusias warga dan pekerja Pers  dalam mengikuti sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Namun semua pertanyaan itu, dijawab dengan gamblang oleh Pemohon, “sejak awal saya sudah sebutkan, kalau saya adalah salah seorang warga kota Tanjungpinang. Dan berhak untuk mengetahui proses penggunaan anggaran Publikasi di pemerintahan. Dalam hal ini, saya memiliki data terkait jumlah anggaran Publikasi yang menggunakan APBD Murni dan APBD Perubahan tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 2,4 miliar rupiah lebih, “sebut Sholikin.

Dibalik jumlah anggaran itu, lanjutnya. Banyak pemilik media mengeluh lantaran tidak diterima kerja sama. Hal itulah yang mendorong saya untuk mangajukan permohonan terkait persidangan ini, “beber Sholikin di persidangan.

Kemudian, Majelis Hakim pun melemparkan sejumlah pertanyaan kepada Termohon. Dan spontan Sugiarto SH, MH yang dipakai Pemko Tanjungpinang sebagai Kuasa Hukum dalam persidangan ini menyebutkan, kalau Pemohon (Sholikin-red) tidak memiliki  Legal Standing. Artinya, Pemohon tidak memenuhi prosedural, “ucap Kuasa Hukum Pemko Tanjungpinang ini.

Karena, katanya melanjutkan. Perundangan-undangan yang membatasi hak Pemohon dalam meminta Keterbukaan Informasi Publik, “sebut Sugiarto di Persidangan.

Dan Majelis Hakim pun melakukan skor persidangan selama 5 menit. Setelah itu, sidang dibuka kembali. Tapi, dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim hanya memberi penegasan kepada kedua belah pihak.

Saat itu Majelis Hakim menyebutkan, “setelah kami berdiskusi, apa itu SPM dan yang lainnya, maka kami berencana akan melakukan pemeriksaan ditempat. Dan kami minta kepada Termohon agar mempersiapkan segala berkas yang menyangkut persidangan ini. Selain itu, kami juga meminta kepada kedua belah pihak, agar segera mengantarkan berkasnya antara tanggal 18 sampai tanggal 21 Mei 2021. Dan tanggal 27 bulan April nanti, kami akan berkunjung ke Pemko Tanjungpinang untuk melihat langsung berkas-berkas yang diperlukan, “ucap Zajuli, ketua Majelis Hakim.

Dan persidangan pun bubar. Alih-alih, di luar gedung terlihat cukup ramai yang ingin mengikuti persidangan. Dicelah ramainya pengunjung, salah seorang diantaranya terlihat sosok ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Tanjungpinang sedang bincang-bincang dengan salah seorang wartawan. Saat itu, dirinya ditemui guna meminta tanggapan atas persidangan  Sengketa Informasi yang baru saja berlangsung. Dikatakannya,

IMG 20210420 WA0039 compress67 scaled
Zagmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanjungpinang. 

“Sebagai wartawan, tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan bang Sholikin itu. Dan kita sebagai wartawan, perlu juga mengawal apa yang disebut keterbukaan informasi. Karena memang merupakan kebutuhan wartawan itu sendiri, “ujar Zagmi.

Ditambahkannya. Kita juga meminta kepada Pemko Tanjungpinang agar lebih terbuka terkait permasalahan ini. Karena, bisnis media di Kepri ini cukup kompetitif. Artinya, penyelenggara diminta harus lebih terbuka dan transparan, agar tidak ada yang dirugikan, “sebutnya.

Masih menurut Zagmi. Kalaupun ada aturan-aturan, silahkan buat aturan. Tapi jangan sampai melanggar aturan yang lebih tinggi. Memang bang Sholikin sebagai pekerja Pers, dan Pemko pun sebagai mitra kerja. Jadi harapan saya, Sengketa Informasi ini cepat selesai. Agar bisa menjalankan fungsinya masing-masing, “tutup ketua PWI Tanjungpinang iki di depan kantor Komisi Informasi Provinsi Kepri. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini