Surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik ke Kantor PPID Tanjungpinang, Berujung di KIP Provinsi Kepri

0
301
IMG 20210204 133533 compress6 scaledSholikin, saat menyerahkan berkas permohonan ke kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri. 

Tanjungpinang, gebraknusantara.co.id 

Pengajuan keberatan atas permohonan informasi yang sempat disampaikan Sholikin ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kota Tanjungpinang, hingga 30 hari kerja, tetap saja tidak ada jawaban. Merespon hal tersebut, Sholikin sebagai pemohon informasi mengaku kecewa. Ujung-ujungnya, Sholikin pun menyampaikan permohonan lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi. Kamis, (04/02/2021), didampingi dua orang rekannya, Sholikin mendatangi kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Guna menyampaikan   penyelesaian sengketa informasi ke kantor tersebut.

IMG 20210204 135525 compress43 scaled
IMG 20210204 135540 compress3 scaled
Lembaran Surat Tanda Terima dari kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri.

Usai menyampaikan permohonan, Sholikin yang juga menjabat sebagai ketua Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)   Provinsi Kepri, ditemui di bilangan Batu Lima Atas Tanjungpinang.

Dikatakannya, “Sudah saya masukkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, “ujar Sholikin.

Ditambahkannya, seharusnya persoalan tersebut tidak perlu sampai ke Komisi Informasi jika Atasan PPID Tanjungpinang kooperatif merespon surat keberatan yang dilayangkan pada 17 Desember 2020 lalu,
“Jika Atasan PPID Tanjungpinang bersedia memberi data dan informasi yang saya minta, tentu saja tidak layangkan surat ke Komisi Informasi Provinsi Kepri untuk penyelesaian sengketa informasi itu, “ungkap Sholikin.

Masih menurut Sholikin. Dirinya sangat optimis terhadap kinerja Komisi Informasi Kepri. Dan sangat yakin akan memberikan keputusan yang adil jika persoalan tersebut sampai ke sidang ajudikasi, “Saya sangat yakin, Komisi Informasi Provinsi Kepri akan memberikan keadilan mengenai permohonan yang saya minta. Apakah harus dibuka atau tidak. Karena, saya dan PPID Tanjungpinang memiliki pandangan yang berbeda, “tandasnya.

IMG 20210126 164252 compress66Laode Kamaruddin, ketua LSM Indonesia Crisis Center (ICC) Provinsi Kepri.

Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Crisis Center (ICC) Provinsi Kepulauan Riau, Laode Kamaruddin menilai, Atasan PPID Tanjungpinang sudah sepatutnya diganti. Karena tidak taat terhadap Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,
“Saran saya Atasan PPID Tanjungpinang sepatutnya diganti. Sebab, ada potensi tidak taat terhadap undang-undang Keterbukaan Informasi Public, “tegasnya.

Ditambahkannya. Keputusan Atasan PPID untuk tidak menjawab surat keberatan tersebut, justru akan membuat persoalan ini seperti memakan buah simalakama, “Bila nantinya Pemohon dimenangkan di sidang Ajudikasi, maka Pemko Tanjungpinang bisa terbukti melanggar UU KIP. Namun sebaliknya, jika Pemko dimenangkan, keputusan Atasan PPID Tanjungpinang menjadi memiliki dasar hukum yang kuat. Tapi ini terlalu beresiko. Seperi ungkapan pepatah lama mengatakan, bagai memakan buah simalakama, “tandas Laode. (richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini