Wakapolda Kepri Buka Bimtek Dan Pengujian Konsekwansi Informasi Publik, Klasifikasi Informasi Dikecualikan

0
3

Batam, gebraknusantara.co.id

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto, secara resmi membuka kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik, Klasifikasi informasi dikecualikan. Dalam kegiatan tersebut, didampingi Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno, Wakil Ketua KIP Ferry M Manalu,S.Sos., MM dan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K, M.Si. Acara tersebut digelar di Ballroom Hotel Pasific Kota Batam, Rabu.(08/03/2022).

IMG 20220309 135300 compress52

Membacakan sambutan Kadiv Humas Polri, Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno menyampaikan “Program prioritas Kapolri saat ini yaitu Prediktif Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI). Salah satu program yaitu, pemantapan informasi publik dan pemantapan kualitas pelayanan publik. Mengingat Polri sebagai badan publik,  berkewajiban menampilkan sosok Polri yang responsif dan humanis kepada masyarakat.

IMG 20220309 135426 compress18

“Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  telah mengamanatkan organisasi Publik termasuk Polri untuk memberi layanan informasi publik. Antara lain,  menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang dibawah kewenangannya.  Baik secara berkala dan serta merta kepada masyarakat ataupun badan hukum yang membutuhkan informasi. Dengan prinsip mudah, cepat, dan biaya ringan, “ucap Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno

IMG 20220309 135357 compress11

Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno Juga mengatakan, apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, maka akan berdampak adanya keberatan pada tingkat PPID dan Sengketa informasi di Komisi Informasi Publik. Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberi informasi juga mempunyai hak menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

IMG 20220309 135510 compress48

Berikutnya, mewakili Ketua KIP Kepri Wakil Ketua KIP Ferry M Manalu,S.Sos., MM mengatakan komisi informasi publik menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Divisi Humas Polri yang bekerjasama dengan Polda Kepri. Ini merupakan langkah yang diinginkan Komisi Informasi Publik (KIP). Karena, ketika ada sengketa informasi ini akan menjadi senjata kita untuk memberikan atau menolak untuk bisa menghadapi pemohon. Salah satu perintah dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008, untuk mendorong badan publik. Salah satunya Polda atau Polri untuk melakukan uji konsekuensinya tanpa adanya didahului dengan sengketa.

IMG 20220309 135455 compress52

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto menyampaikan sambutan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si mengatakan, “Terimakasih kepada Divisi Humas Polri.  Kepada seluruh anggota dan seluruh jajaran. Kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik, Klasifikasi informasi dikecualikan harus dilakukan guna mengetahui implementasi dari ditetapkannya suatu informasi yang dikecualikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Polda Kepri dan Jajaran.

IMG 20220309 135552 compress13

“Humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja polri maupun terhadap informasi yang up to date yang diminta oleh masyarakat, “ungkap Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto.

Beberapa penekanan yang harus dilaksanakan :

1. Kepada para peserta ikuti bimtek dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengimplementasikan materi dalam pelaksanaan tugas kehumasan agar tidak terjadi miss informasi dan kesalahpahaman prosedur dalam pemberian informasi.
2. Jalin kemitraan dengan semua lapisan masyarakat dan kalangan pers serta instansi lainnya.
3. Tingkatkan kemampuan dalam mengolah informasi yang cepat, akurat serta biaya murah.
4. Lakukan pendekatan kepada media sehingga terjalin kerjasama yang baik guna peningkatan opini positif polri.

“Dengan mengucapkan basmallah, pada hari ini Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.40 Wib secara resmi kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik, Klasifikasi informasi dikecualikan saya buka, “ucap Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto.

Saat ditanya oleh awak media Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K.,M.Si  mengatakan,  “Kegiatan yang dilaksanakan Divhumas Polri dan Polda Kepri merupakan langkah penghormatan, penghargaan terhadap amanat undang-undang KIP.

“Ada informasi informasi ataupun data-data tertentu yang tidak bisa kami buka ke publik, untuk dasar atau legitimasi kami tidak dapat membuka data atau informasi tentunya harus dilakukan uji konsekuensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Komisi informasi Publik, “tegas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K.,M.Si

Hasil dari uji konsekuensi ini akan kami konfirmasikan dan dikordinasikan dengan Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri untuk mendapatkan Review, “tutup Kabid Humas Polda Kepri.  (***).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini