Wow . . . ! ! Putusan Sidang Sengketa Informasi, Data Belanja Publikasi Diskominfo Tanjungpinang Tahun 2019 Harus Dibuka

0
72
putusan Sholikin
Sidang Ajudikasi di ruang sidang kantor Komisi Informasi Provinsi Kepri. 
Tanjungpinang, gebraknusantara.co.idSidang ajudikasi dengan nomor 001/II/KI-Kepri-PS/2021 antara Pemohon informasi bernama Sholikin, Warga Kota Tanjungpinang, melawan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang di ruang sidang kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), digelar Rabu, (16/06/2021).
Persidangan kali ini, pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Jazuli. Ketua Majelis Hakim didampingi Hamdani dan Johari sebagai Hakim anggota. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim beserta anggota membacakan kronologi sengketa informasi. Mulai dari proses permohonan, keberatan permohonan informasi, hingga laporan kepada Komisi Informasi Kepri.
putusan Sholikin
Sejumlah pengunjung saat mengikuti persidangan Ajudikasi di ruang sidang kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 

Terkait tidak diberikannya data yang diminta Sholikin, Majelis menilai, bahwa tuduhan Pemerintah kota Tanjungpinang sebagai Termohon, bahwa Sholikin tidak memiliki Legal Standing yang jelas sebagai Pemohon informasi pada sidang sebelumnya. Namun semua itu  akhirnya terbantahkan.

Dalam Amar Putusan, “Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Sholikin memiliki Legal Standing yang jelas. Sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni sebagai warga Negara Indonesia, “sebut Jazuli yang menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim.

Majelis memutuskan, menerima permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon,
“Majelis memutuskan, bahwa permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon diterima sebagian, “tambahnya.
Adapun informasi yang tidak dapat diberikan yakni mengenai salinan seluruh Perjanjian Kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang dengan pihak penyedia jasa anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Karena,  kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang dengan penyedia jasa publikasi pada saat itu tidak menggunakan kontrak kerja atau MOU.  Melainkan hanya dengan surat pesanan sebagaimana pengakuan termohon.

Salinan dokumen terkait penggunaan anggar untuk jasa publikasi yang layak diberikan adalah :
1. Salinan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Jasa Publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
2. Salinan seluruh Surat Perintah Pencairan Dana penggunaan anggaran  jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
3. Salinan seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran jasa publikasi pada APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
4. Salinan syarat kerjasama belanja jasa publikasi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2019. Keempat point tersebut adalah informasi yang bersifat terbuka. Bunyi amar putusan Majelis Hakim.

Disisi lain, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau, Ridwan Lingga  yang turut hadir dalam persidangan menilai, putusan Komisi Informasi Kepri sudah sangat adil dan harus diapresiasi, “Saya sangat mengapresiasi putusan Majelis Hakim, ini adalah putusan yang adil, tegas dan terukur, “ungkap Ridwan.

Ridwan juga menyarankan, agar Pemko Tanjungpinang legowo dan tidak perlu melakukan upaya banding. Meskipun langkah tersebut sesuai dengan koridor dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, “Saya harap, Pemko Tanjungpinang legowo dan menerima putusan Komisi Informasi Kepri. Tidak perlu banding. Karena hanya membuang energi, biaya dan waktu. Apalagi ini masa pandemi.  Jangan sampai konsentrasi bu Walikota terpecah, hanya karena ada Pejabatnya yang tidak mau menaati UU, “ujarnya.

Menurutnya lagi, inilah saatnya Pemerintah kota Tanjungpinang membuktikan diri, bahwa dibawah kepemimpinan Walikota Rahma, Pemko menjadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, “Ini waktunya Pemko Tanjungpinang membuktikan diri. Selama ini kita tau banyak kritik yang datang ke Pemko, “beber Ridwan.

Ditambahkannya. Nah . . . . Kini  saatnya Pemko Tanjungpinang membuktikan, bahwa dibawah Kepemimpinan bu Rahma, Pemko Tanjungpinang akan menerapkan transparansi.  Apalagi bu Walikota selalu menyebut sebagai Perempuan anti korupsi. Agar tercapainya anti korupsi itu, ya harus tercipta dulu transparansi. Karena tujuan diciptakannya UU keterbukaan informasi demi menciptakan Negara yang bebas dan bersih dari perilaku korupsi, “katanya tegas. (Richard).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini